BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Pendapatan daerah Kota Balikpapan dalam Raperda APBD 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp2,95 triliun dari rencana semula Rp3,83 triliun.
"Meski ada penyesuaian anggaran, pelayanan dasar dan penanganan banjir tetap menjadi prioritas," kata Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 di Hotel Gran Senyiur, pada Jumat, 28 November 2025.
Rapat paripurna tersebut dihadiri unsur pimpinan DPRD Balikpapan, jajaran Forkopimda, dan perwakilan pemerintah kota.
Bagus menjelaskan, penyesuaian APBD 2026 dilakukan sebagai respons terhadap penurunan sumber pendapatan daerah, terutama dari komponen pendapatan transfer (TKD).
BACA JUGA: DPRD Tetapkan 19 Ranperda Prioritas 2026, Tekanan Fiskal Jadi Tantangan Penguatan Regulasi Kota
Meski demikian, ia menegaskan, tidak ada pengurangan terhadap program prioritas di sektor pelayanan dasar dan penanganan banjir.
"Mulai dari BPJS Kesehatan, seragam sekolah, hingga beasiswa tetap kita berikan. Pengurangan anggaran juga tidak mengubah sistem pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan banjir," sebutnya.
Dalam dokumen Raperda APBD 2026, penyesuaian terjadi pada beberapa komponen pendapatan dan belanja daerah. Sebagai berikut:
• Total pendapatan daerah turun dari Rp3,83 triliun menjadi Rp2,95 triliun.
BACA JUGA: Balikpapan Bangun Bendali dan Pintu Air di Hulu DAS Ampal, Targetkan Pengendalian Banjir Permanen
BACA JUGA: Pemkot Balikpapan Rencana Bangun Kolam Retensi Tangani Banjir Graha Indah
• Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap Rp1,58 triliun.
• Pendapatan transfer menurun dari Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun.
• Transfer antar daerah turun dari Rp373,68 miliar menjadi Rp273,68 miliar.