• Pendapatan hibah pemerintah pusat sebesar Rp4,5 miliar.
• Belanja daerah disesuaikan dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun.
BACA JUGA: Pemkot Balikpapan Alokasikan Rp27 Miliar untuk Seragam Gratis bagi 92 Ribu Siswa Baru
BACA JUGA: UMK Balikpapan 2026 Belum Diputuskan, Disnaker Tunggu Formula Baru Pengupahan dari Pemerintah Pusat
• Pembiayaan daerah/SILPA 2025 turun dari Rp450 miliar menjadi Rp407,2 miliar.
Bagus menekankan, meski program prioritas dipastikan tetap berjalan, namun pemantauan pelaksanaan anggaran terutama pada sektor pengendalian banjir dan layanan sosial menjadi perhatian Utama.
Wawali mengungkapkan, bahwa kesepakatan anggaran ini mencerminkan sinergi DPRD dan Pemkot Balikpapan dalam memastikan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Kesepahaman kedua pihak diharapkan menjamin keberlanjutan program prioritas pada tahun anggaran 2026.