Meski menyampaikan apresiasi, Yudi menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap memberikan sejumlah catatan penting.
“Kami mengapresiasi target pendapatan yang telah disusun, namun pemerintah daerah perlu tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” katanya.
Ia menyampaikan harapan agar OPD memberikan data yang presisi agar cashflow daerah stabil. Ia juga memberi pesan khusus kepada bupati terkait ketertiban belanja.
“Mohon perintahkan tim teknis untuk melakukan verifikasi berlapis. Kami ingin memastikan bahwa secara administratif, pemerintahan benar-benar aman dan tertib,” tegas Yudi.
BACA JUGA: Ketua DPRD Kutai Barat Pastikan Pemotongan TKD Tak Ganggu Program Prioritas APBD 2026
Ia menambahkan bahwa eksekusi belanja melalui pembiayaan SiLPA harus dilakukan secara bertahap demi menjaga stabilitas kas daerah.
“Kami menyarankan agar eksekusi belanja di awal tahun dilakukan bertahap sambil menunggu hasil audit. Ini semata-mata agar nafas anggaran tetap terjaga,” ujarnya.
Pendapat akhir PDI Perjuangan ditutup dengan dukungan terhadap pengesahan APBD 2026, namun tetap dengan catatan pengawasan berlapis.
Fraksi Gerindra-Demokrat-Keadilan Sejahtera (F-GDK) melalui juru bicaranya, Sadli membuka pandangannya dengan doa dan ucapan syukur karena sidang dapat digelar dalam keadaan sehat.
BACA JUGA: Pemkab Kubar Matangkan Kebijakan Penanggulangan Bencana 5 Tahun ke Depan
Sadli menegaskan bahwa fraksinya memberi perhatian besar terhadap arah kebijakan pembangunan 2026, terutama karena adanya perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat yang wajib direspons dengan cermat oleh daerah.
“Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi GDK menyampaikan pendapat akhir dengan memberikan beberapa catatan penting dan strategis mengingat adanya perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat,” kata Sadli.
Ia menekankan bahwa prioritas anggaran harus diarahkan pada penguatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan publik, serta percepatan realisasi program yang sudah direncanakan sebelumnya.
Sadli menyampaikan bahwa APBD harus menjadi instrumen yang responsif terhadap dinamika sosial, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan pembangunan infrastruktur dasar.
BACA JUGA: Proyek Jalan Nasional di Kubar Gunakan Konstruksi Beton Bertulang, Dibiayai APBN dan APBD
“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat harus memperkuat sinergi antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan mempercepat penanganan permasalahan di tingkat wilayah,” ungkapnya.