Ia menambahkan bahwa perangkat daerah wajib menjaga kualitas perencanaan serta akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan publik.
Pada bagian akhir pernyataannya, Sadli menegaskan dukungan Fraksi GDK terhadap pengesahan APBD 2026.
“Berdasarkan penjelasan tersebut, kami menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat,” ujarnya.
BACA JUGA: Desakan DOB Benua Raya Menguat, Politisi Dapil Ini Minta Pemerintah Ikut MendukungSetelah dua fraksi menyampaikan pandangannya, perhatian peserta sidang kemudian tertuju pada Fraksi Golkar.
Namun pada paripurna kali ini, Golkar memilih tidak membacakan pendapat akhir secara lisan.
Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, yang memimpin jalannya sidang, memberikan penjelasan terkait absennya pembacaan resmi dari fraksi tersebut.
“Fraksi Golkar pada hari ini tidak menyampaikan pendapat akhir fraksinya,” kata Ridwai di forum paripurna.
BACA JUGA: Bupati Edwin Tegaskan Komitmen Pemkab Kutai Barat Tingkatkan Pendidikan dan Layanan Kesehatan
Ia menjelaskan bahwa sejumlah anggota fraksi hadir, namun tidak mengambil bagian dalam penyampaian pandangan.
“Kita ketahui bahwa hari ini dari Fraksi Golkar sendiri ada yang hadir ya, dari PAN dua orang, dari Perindo satu orang. Jadi yang tidak hadir murni Golkar yang lima orang, ditambah dua orang dari Hanura,” ujar Ridwai.