KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Rapat Paripurna XXIII Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Barat, Jumat (28/11/2025), berlangsung penuh dinamika ketika 3 fraksi besar menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
2 fraksi, yakni PDI Perjuangan dan Gerindra-Demokrat-Keadilan Sejahtera (GDK), membacakan pandangan resmi mereka melalui juru bicara masing-masing. Sementara Fraksi Golkar memilih abstain atau tidak hadir dalam paripurna, dan tidak menyampaikan pendapat akhir.
Sidang yang digelar di ruang rapat utama DPRD Kubar itu menjadi babak final sebelum pengesahan APBD 2026 yang tahun ini diklaim sebagai masa transisi penting dalam arah pembangunan daerah.
Sejumlah catatan, penegasan, dan pesan politik disampaikan fraksi-fraksi tertuju kepada Bupati Kutai Barat serta perangkat daerah.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yudi Hermawan mengawali penyampaiannya dengan mengutip pesan Bung Karno tentang gotong-royong sebagai fondasi moral pengelolaan anggaran.
“Gotong royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua,” ucap Yudi.
Menurutnya, semangat tersebut menjadi dasar PDI Perjuangan dalam memandang postur APBD 2026 dan menilai apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat.
Yudi menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan melihat APBD 2026 sebagai jembatan transisi yang sangat strategis. Ia menilai pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang kokoh untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan stabil.
BACA JUGA: Dukungan Menguat, 2 Kecamatan di Kutai Barat Nyatakan Siap Bergabung dalam DOB Benua Raya
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran adalah wujud gotong royong untuk mewujudkan masyarakat Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” ujarnya.
Dalam penyampaian rinci, ia memaparkan bahwa total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,819 triliun dengan komposisi PAD Rp252,1 miliar, pendapatan transfer Rp2,485 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp82,02 miliar.
Sementara total belanja sebesar Rp3,516 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp2,441 triliun, belanja modal Rp635,8 miliar, BTTRp 100 miliar, dan belanja transfer Rp338,4 miliar.
Defisit ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp696,8 miliar yang bersumber dari estimasi SiLPA Rp701,8 miliar.
BACA JUGA: Pemkab Kutai Barat Sampaikan Pendapat Akhir pada Paripurna XVII, Setujui 5 Raperda Baru