“Jangan sampai masyarakat yang sudah menunggu pembangunan akhirnya kecewa karena program tidak berjalan akibat kesalahan administrasi pemerintah,” tuturnya.
Aldriansyah menegaskan, momentum pembahasan APBD 2026 harus menjadi titik perbaikan tata kelola waktu dan pelaksanaan anggaran.
Pemerintah diminta tidak menjadikan APBD sekadar dokumen formal tanpa eksekusi.
“Kami minta ini menjadi catatan penting bagi seluruh OPD. APBD bukan sekadar kertas, tetapi amanah rakyat,” katanya.
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah tidak sekadar berjanji, tetapi menunjukkan kemampuan teknis dalam menjalankan anggaran tepat waktu.
“Kami tidak ingin tahun depan publik kembali mendengar alasan yang sama. Program harus berjalan, bukan menunggu,” pungkasnya.