KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kutim Aldriansyah mengkritik lambannya realisasi program pembangunan yang bersumber dari APBD.
“Masyarakat sudah membayar pajak, sudah memberikan kontribusi PAD, tetapi program pemerintah justru jalan di tempat,” tegasnya, Rabu 26 November 2025.
Ia menyebut keterlambatan serapan anggaran bukan persoalan baru. Bahkan, hal itu terjadi berulang-ulang.
Hingga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah menjalankan program sesuai perencanaan.
“Masalah ini sudah kami sampaikan berkali-kali, baik secara formal maupun informal, tetapi kenyataannya tidak pernah berubah,” ujarnya.
Menurut Aldriansyah, keterlambatan administrasi pemerintah menjadi faktor utama yang membuat banyak program belum berjalan hingga penghujung tahun.
Hal tersebut bukan lagi kesalahan teknis tetapi menjadi pola yang berulang.
“Ketika seseorang melakukan kesalahan pertama kali, itu masih bisa disebut kesalahan. Namun kalau kesalahan yang sama terjadi berulang-ulang, itu bukan lagi kelalaian, tapi kecerobohan,” katanya.
Ia juga menolak narasi yang selama ini berkembang seolah-olah DPRD menjadi pihak yang menghambat proses penganggaran.
Menurutnya, justru pemerintah yang lamban menyiapkan dokumen pendukung.
“Jangan hanya DPRD yang disalahkan. Jangan hanya legislatif yang dilempar bola. Dengan mengatakan DPRD terlalu banyak cawe-cawe. Pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya yang terlambat?”
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa keterlambatan tersebut dapat menimbulkan dampak serius bagi keuangan daerah di tahun berikutnya.
Banyak anggaran yang tidak terserap berpotensi menjadi beban utang daerah.
“Hari ini masih banyak kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya. Ini tentu berisiko menimbulkan utang di tahun depan jika tidak segera dibenahi,” jelasnya.
Program prioritas seperti pembangunan jalan, semenisasi, perbaikan fasilitas publik, hingga renovasi rumah ibadah disebutnya masih tertunda karena proses administrasi yang berbelit dan lamban.