banner ppu baru---
PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, meminta pemerintah pusat dan DPR RI untuk memberikan perhatian serius terhadap nasib 3 kecamatan di PPU yang tidak tersentuh dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tuntutan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat Kunjungan Kerja di Gedung Kemenko 3, IKN.
Pertemuan yang dihadiri jajaran Kementerian, Otorita IKN, dan pemerintah daerah ini menjadi forum bagi Wabup Waris untuk membuka realitas fiskal daerah yang kini terancam lumpuh akibat kebijakan pemotongan anggaran pusat di tengah status PPU sebagai tuan rumah IKN.
"Kami di Kabupaten Penajam Paser Utara ini sering dianggap berkembang pesat karena menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Namun realitanya tidak demikian, yang tersentuh pembangunan hanya Kecamatan Sepaku, sementara tiga kecamatan lainnya sudah bertahun-tahun tidak tersentuh," kata Waris, Rabu 19 November 2025.
Baca Juga: PKK PPU Didorong Segera Aksi Nyata dan Terukur untuk Atasi Stunting dan Kemiskinan
Ia menyoroti dampak pemotongan anggaran yang melumpuhkan kapasitas fiskal daerah. Anggaran PPU yang semula sekitar Rp2,6 triliun dipotong drastis hingga 50 persen, menyisakan hanya Rp1,3 triliun.
"Sementara belanja pegawai saja mencapai sekitar Rp900 miliar. Belum termasuk kebutuhan infrastruktur, pembangunan, hingga program prioritas daerah," jelasnya.
Dengan sisa anggaran yang minim, Katanya, Pemkab PPU kini berada dalam kondisi sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengejar ketertinggalan infrastruktur di luar wilayah IKN.
Baca Juga: Popda Kaltim XVII Resmi Dibuka, Sebanyak 2.236 Kontingen Padati PPU
Ia menambahkan bahwa dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, PPU kini menduduki posisi sebagai daerah dengan kapasitas anggaran paling kecil.
Waris menampik anggapan bahwa status Kabupaten PPU sebagai daerah lokasi dan penyangga IKN secara otomatis membawa kesejahteraan merata. Ia khawatir, alih-alih maju, PPU justru akan tertinggal di bandingkan daerah lain.
"Banyak pihak di pusat beranggapan bahwa Penajam Paser Utara berkembang karena adanya IKN. Padahal, masyarakat kami terutama di tiga kecamatan selain Sepaku tidak merasakan itu. Bahkan jika pejabat pusat datang pun tidak melalui wilayah inti kabupaten," keluhnya.
Waris mengharapkan pemerintah pusat dan DPR RI, memberikan keadilan pembangunan dan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan dasar masyarakat PPU. Ia bilang, persoalan itu telah disampaikan ke berbagai kementerian, termasuk Bappenas.
"Harapan kami, keberadaan IKN tidak membuat PPU justru tertinggal. Kami ingin keadilan pembangunan dirasakan merata di seluruh kecamatan," imbuhnya. (*)