KUTAI TIMUR, NOMORSTUKALTIM - Rombongan wartawan dari berbagai media lokal dan nasional melakukan kunjungan lapangan ke wilayah operasional pertambangan (mining tour) PT Kaltim Prima Coal (KPC), Senin 17 November 2025.
Agenda ini memberikan kesempatan bagi insan pers untuk melihat langsung aktivitas tambang serta komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.
Setibanya di Kantor Pusat KPC, para jurnalis disambut oleh jajaran Public Communication perusahaan. Superintendent Public Communication KPC, Siswahyudi, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk transparansi perusahaan.
“Kami ingin rekan-rekan media melihat langsung bagaimana operasional dan standar lingkungan kami dijalankan,” ujarnya.
BACA JUGA: Kecewa, Bupati Kutai Timur Sindir KPC: Lahan Bekas Tambang Tak Jadi Sumber Kehidupan
Setelah pertemuan singkat, rombongan diarahkan menuju Prima Square Area menggunakan bus operasional. Dalam perjalanan, tim KPC memberikan penjelasan mengenai rehabilitasi lahan.
Officer Media Relations, Wahyu Sujatmiko, menyampaikan bahwa area bekas tambang terus direstorasi.
“Setiap lahan yang telah selesai ditambang kami kembalikan fungsinya melalui penanaman kembali,” jelasnya.
Di Prima Square, wartawan disuguhkan pemandangan lahan hijau yang merupakan bagian dari program revegetasi. Berbagai jenis pohon tampak tumbuh di area yang sebelumnya merupakan lokasi galian tambang.
BACA JUGA: Jalan Poros Sangatta–Bengalon Rampung Diperbaiki, Gubernur Kaltim Apresiasi KPC
Tim KPC menegaskan bahwa program ini dilakukan secara bertahap mengikuti standar teknik reklamasi nasional.
Memasuki sesi teknis, perwakilan KPC, Mas Denas, memaparkan sejumlah alat yang digunakan perusahaan dalam proses produksi. Ia menjelaskan bahwa KPC mengoperasikan beberapa unit excavator berkapasitas besar.
“Excavator ini mampu mengangkat 90 ton sekali muat, dan hanya beberapa unit saja yang ada di Indonesia,” terangnya kepada wartawan.
Selain excavator raksasa, para jurnalis juga diperkenalkan dengan truk tambang berkapasitas 300 ton. Truk yang memiliki lebar hingga 7 meter ini disebut tidak bisa beroperasi di jalan umum. Seorang petugas lapangan mengatakan,