SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menyalurkan bantuan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi 32.853 mahasiswa melalui program Pendidikan GratisPol Generasi Emas Kaltim.
Acara penyerahan bantuan UKT secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud di Gedung Olah Bebaya, Komplek Kantor Gubernur di Samarinda, pada Senin, 17 November 2025.
"Ini adalah momentum yang sangat kita tunggu. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah memastikan bahwa anak-anak Kaltim bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya UKT. Ini adalah investasi, bukan biaya," kata Rudy dalam agenda penyerahan bantuan UKT gratisPol Pendidikan, Senin, (17/11/2025).
Adapun, total dana yang telah dicairkan Pemprov Kaltim mencapai Rp44.153.600.000, yang disalurkan kepada 7 perguruan tinggi negeri.
BACA JUGA: Rekening Kampus Bermasalah, Rp20 Miliar Dana Gratispol untuk PTS Belum Bisa Dicairkan
Menurut Rudy, bantuan UKT merupakan bukti bahwa Pemprov Kaltim benar-benar menaruh perhatian besar pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Terutama di tengah tantangan fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Rudy memastikan seluruh dana bantuan UKT telah masuk ke rekening perguruan tinggi penerima, dan meminta pimpinan kampus memastikan penyaluran berjalan secepat mungkin.
"Kepada para pimpinan perguruan tinggi, kami minta agar segera melaksanakan pengecekan dan memastikan bahwa uang UKT mahasiswa ini benar-benar bisa langsung dimanfaatkan. Jangan menunggu, jangan ditunda," tegasnya.
Rudy mengakui bahwa pencairan dana ini sedikit terlambat karena APBD Perubahan yang baru disahkan pada awal November. Namun ia memastikan bahwa seluruh prosedur kini telah tuntas dan pencairan ke depan tidak akan mengalami hambatan serupa.
BACA JUGA: Pencairan Bantuan UKT Mahasiswa GratisPol Rp156 Miliar, Dimulai Pekan Kedua November
Rudy secara khusus menyoroti pentingnya tata kelola dan akuntabilitas dalam penyaluran dana ini.
"Ini uang rakyat. Amanah rakyat. Maka pengelolaan dana ini harus akuntabel, transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kapan saja. Tidak boleh ada penyimpangan," katanya.
Menurut Rudy, fokus utama program ini adalah membantu mahasiswa yang membutuhkan agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa tekanan ekonomi dari keluarga.
"Kampus harus memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada adik-adik mahasiswa yang membutuhkan. Prioritasnya adalah keringanan biaya studi, terutama UKT," tambahnya.
BACA JUGA: Realisasi Gratispol Pendidikan Masih Jauh dari Pagu Rp750 Miliar, Baru di Angka Rp150 Miliar