Ruas berikutnya berada di kawasan Sumber Bangun, Sumber Sari, Simpang Raya, hingga Kelurahan Barong Tongkok.
“Itu semua masuk dalam rencana perbaikan. Harapan kita, tahun depan proses lelang bisa dimulai, sehingga pekerjaan juga langsung berjalan. Karena ini kolaborasi APBN–APBD, maka kita menunggu penetapan link jalan dari BBPJN. Setelah itu baru APBD daerah menyambung pekerjaan pada titik yang tidak tercakup APBN,” jelasnya.
Kendati demikian, terdapat sejumlah penyesuaian yang diminta pihak DPRD kepada balai, terutama menyangkut jenis konstruksi yang akan digunakan.
Menurut Ridwai, pihak BBPJN sempat mengusulkan adanya segmen yang diberikan lapisan pengaspalan, namun DPRD meminta opsi tersebut dihilangkan.
BACA JUGA: Jalan Rusak Hambat Ekonomi Jempang, DPRD Kutai Barat Desak Pemerintah Bergerak
“Kami minta supaya pengaspalan itu dihilangkan. Karena kita tahu bahwa jalur ini kalau hanya diaspal, tidak akan bertahan lama. Lalu lintas kendaraan berat di Kubar ini tinggi, kalau diaspal pasti cepat rusak. Lebih baik mahal sedikit, tapi kualitasnya kuat,” tegasnya.
Sebagai solusi, DPRD meminta agar peningkatan jalan dilakukan dengan konstruksi bertulang, bukan aspal biasa. Hal ini dilakukan agar daya tahan jalan lebih baik menghadapi tonase kendaraan yang besar.
Ridwai menyebut bahwa dengan konstruksi baru tersebut, jarak penanganan dari pihak pusat kemungkinan hanya mencapai sekitar 2 kilometer akibat keterbatasan anggaran. Sisanya akan ditangani melalui APBD.
“Karena anggaran balai terbatas, hitungan mereka hanya sampai sekitar 2 kiloan saja. Selebihnya ditanggung APBD Kutai Barat. Yang penting konstruksi bertulang harus dipakai. Jalannya harus kuat dan tidak diragukan lagi ketahanannya,” kata Ridwai.
BACA JUGA: Wisata Alam Siluq Ngurai Kian Dikenal, Sayang Akses Jalan Belum Memadai
Menurutnya, kebutuhan perbaikan jalan dengan struktur beton bertulang merupakan hal mendesak, mengingat jalur tersebut merupakan urat nadi transportasi masyarakat dan pengangkutan hasil pertanian maupun logistik. Jika hanya memakai aspal, kata Ridwai, kerusakan dapat terjadi berulang setiap tahun.
Ia menegaskan, bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk memastikan kualitas infrastruktur tidak hanya baik saat serah terima pekerjaan, tetapi juga bertahan dalam jangka panjang.
“Karena kalau mau bangun jalan, jangan yang sifatnya sementara. Kita bicara investasi jangka panjang untuk masyarakat. Semahal apa pun, kalau kuat dan tahan lama, itu lebih baik,” paparnya.