BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin menyampaikan, bahwa rantai pasok bahan pangan di Balikpapan memiliki struktur biaya yang berbeda dengan daerah produsen.
Ia menyebut, hal itu berdampak pada biaya penyediaan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terutama jika cakupan program diperluas.
"Telur kita impor, sayur kita impor, daging dan ayam juga kita impor. Jika cakupan penerima manfaat meningkat, maka kebutuhan bahan pangan akan meningkat, dan ini dapat mempengaruhi harga," jelas Muhaimin.
Saat ini, Program MBG di Balikpapan baru menjangkau sekitar 17-20 persen dari total sasaran ±150.000 pelajar.
BACA JUGA: Pemkot Balikpapan Harap Semua Pihak Berkolaborasi Maksimalkan Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah pun menargetkan kenaikan cakupan menjadi 50 persen secara bertahap. Namun, peningkatan cakupan tersebut diperkirakan akan berdampak pada harga pangan dan inflasi daerah.
"Kalau kebutuhan naik dan pasokan tetap, kenaikan harga pasti terjadi. Karena itu perlu penyesuaian kebijakan, termasuk besaran nilai per porsi yang selama ini disamaratakan secara nasional," ujarnya.
Sekda menyampaikan, bahwa Pemkot telah mengusulkan agar nilai biaya per porsi MBG tidak diseragamkan, melainkan dihitung berdasarkan struktur pasok dan biaya distribusi per wilayah.
"Daerah produsen bisa menerapkan harga porsi Rp10.000- Rp12.000. Tapi untuk Balikpapan, struktur biayanya berbeda. Kita minta ada penyesuaian agar penyedia layanan tidak terbebani dan program tetap berkelanjutan," tekannya.
BACA JUGA: Taekwondo Balikpapan Target Juara Umum di POPDA 2025, Persiapan Disebut Sudah Matang
Muhaimin juga menegaskan, bahwa pelaksanaan MBG harus disertai edukasi kepada sekolah dan orangtua mengenai waktu konsumsi makanan.
"Durasi penyajian berpengaruh terhadap kelayakan konsumsi. Edukasi ini penting agar tujuan pemenuhan gizi dapat tercapai," sebutnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Balikpapan akan melakukan pembahasan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah pusat. (*)