Ia menambahkan, fokus pemerintah daerah saat ini adalah memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai jadwal agar realisasi fisik dan keuangan selaras menjelang penutupan tahun anggaran.
"Kalau proyeknya cepat selesai, otomatis serapan anggaran juga naik. Tapi semua harus tetap sesuai mekanisme agar akuntabilitas terjaga,"tutup Muzakkir.
Adapun, berikut ini kas pemerintah daerah di Kaltim di perbankan, yang dihimpun dalam rapat terbatas antara Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada akhir Oktober 2025 lalu bersama pemerintah daerah se-Indonesia:
- Kaltim: Rp 4.967.270.000.000
- Berau: Rp 1.590.970.000.000
- Kukar: Rp 500.500.000.000
- Kubar: Rp 2.369.100.000.000
- Kutim: Rp 2.031.740.000.000
- Paser: Rp 588.490.000.000
- Balikpapan: Rp 1.131.480.000.000
- Bontang: Rp 883.060.000.000
- Samarinda: Rp 469.980.000.000
- PPU: Rp 283.110.000.000
- Mahulu: Rp 652.270.000.000
Total: Rp 15.467.970.000.000 (Rp15,47 triliun)