Terkendala Administrasi, Pasokan BBM Kapal yang Beroperasi di Alur Sungai Mahakam Tersendat
Kapal barang di alur Sungai Mahakam tak bisa beroperasi karena BBM subsidi kosong.-Mayang Sari/ Nomorsatukaltim-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Tersendatnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi kapal angkutan sungai di alur Sungai Mahakam mendapat perhatian serius dari Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebelumnya menyatakan telah melayangkan surat resmi kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna meminta kepastian pasokan BBM bersubsidi bagi kapal angkutan masyarakat dan logistik menuju wilayah hulu Sungai Mahakam.
Langkah tersebut diambil menyusul adanya kendala administrasi yang menghambat distribusi BBM bagi kapal-kapal angkutan sungai.
Jika dibiarkan berlarut, kondisi ini dikhawatirkan dapat melumpuhkan mobilitas masyarakat sekaligus memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah pedalaman, khususnya Mahakam Ulu yang sangat bergantung pada transportasi sungai.
BACA JUGA: Prihatin dengan Persoalan Kelangkaan BBM, DPRD Mahulu akan Koordinasi dengan BPH Migas
"Ini bukan sekadar soal kapal tidak jalan, tapi soal distribusi logistik, kebutuhan pokok, dan mobilitas masyarakat. Kalau ini tersendat, maka efeknya ke harga dan aktivitas ekonomi masyarakat di hulu," ujar Rudy belum lama ini.
Rudy mengungkapkan, inti persoalan terletak pada perbedaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Kapal-kapal yang melayani rute Samarinda–Melak–Long Bagun dan tergabung dalam Organisasi Angkutan Mahakam Ulu (Orgamu) merupakan angkutan sungai, bukan Pelayaran Rakyat (Pelra) yang dikategorikan sebagai angkutan laut.
Adapun, perbedaan klasifikasi tersebut membuat instansi teknis kesulitan menerbitkan rekomendasi penyaluran BBM sesuai ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA: BBM Subsidi untuk Kapal Kosong, Distribusi Barang ke Kutai Barat Terganggu
Akibatnya, kapal-kapal angkutan sungai tidak bisa mengakses BBM bersubsidi sebagaimana mestinya, meski perannya sangat vital bagi masyarakat di sepanjang Sungai Mahakam.
"Padahal kapal-kapal ini merupakan tulang punggung transportasi masyarakat di wilayah sungai. Hampir seluruh kebutuhan pokok dan logistik ke Mahakam Ulu itu lewat jalur ini," kata Rudy.
Pemprov Kaltim telah berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait agar persoalan tersebut segera mendapatkan solusi dari pemerintah pusat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyurati BPH Migas agar penyaluran BBM dapat dipercepat sembari menunggu kejelasan administrasi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
