Termasuk perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), berada di ranah BPKAD.
"Kalau soal teknis penganggaran, nanti di BPKAD. Kami di Bappeda lebih pada sisi perencanaan dan arah kebijakan."
Yusliando menegaskan, koordinasi antara Bappeda, BPKAD, dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci untuk memastikan penyesuaian anggaran berjalan baik dan tidak mengganggu prioritas pembangunan.
"Kita harus kerja sama. Semua OPD harus menyesuaikan dengan arah perencanaan dan kondisi keuangan daerah," pungkasnya.