Sebagai ilustrasi, Yusliando mencontohkan, apabila pada tahun sebelumnya APBD Kaltim mencapai Rp20 triliun, maka dengan penurunan menjadi Rp15 triliun, nilai belanja infrastruktur juga akan menurun. Ealaupun persentasenya tetap sama.
"Kalau tadinya 40 persen dari Rp20 triliun, sekarang 40 persen dari Rp15 triliun, otomatis nominalnya lebih kecil. Tapi porsi dan arah kebijakannya tetap sama," ucapnya.
Yusliando menambahkan, pembangunan infrastruktur tetap difokuskan pada peningkatan akses dan pemerataan antar wilayah. Terutama menuju daerah-daerah yang masih sulit dijangkau transportasi darat.
"Kita akan tetap memprioritaskan wilayah yang belum memiliki akses jalan, seperti ke Mahulu (Mahakam Ulu). Itu tetap menjadi prioritas, karena menyangkut konektivitas dan pelayanan masyarakat," imbuhnya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, sejumlah proyek prioritas daerah yang sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah tetap akan dilanjutkan.
Menurut Yusliando, pemerintah akan mengutamakan proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Yang prioritas tetap kita jalankan. Tapi tentu kita akan lihat juga tingkat urgensinya. Kalau ada yang masih bisa ditunda, kita tunda dulu supaya ruang fiskal tetap sehat," katanya.
Selain pembangunan jalan baru, Pemprov Kaltim juga tetap mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.
Terutama jalan provinsi dan fasilitas publik yang vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
"Pemeliharaan masih kita alokasikan, karena penting untuk menjaga kondisi jalan tetap baik. Kalau dibiarkan rusak, nanti biayanya lebih besar di masa depan,"ujarnya.
Di sisi lain, Yusliando menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim bersama DPRD akan segera menetapkan APBD Perubahan 2025 dalam waktu dekat.
Besaran anggarannya diperkirakan sekitar Rp20 triliun, meski angka pastinya masih menunggu konfirmasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Untuk yang perubahan 2025, rencananya besok kita ketuk. Besarannya sekitar Rp20 triliun, tapi pastinya nanti bisa ditanyakan langsung ke Kepala BPKAD,"katanya.
Adapun untuk APBD Murni 2026, pembahasannya saat ini masih berada di tahap awal. Pemprov bersama DPRD sedang menyusun prioritas program yang disesuaikan dengan proyeksi penurunan pendapatan daerah akibat pemangkasan TKD tersebut.
"Untuk yang 2026 masih dalam pembahasan awal, tapi paling lambat 30 November sudah harus diketuk sesuai aturan,"jelasnya.
Lebih lanjut, Yusliando menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran, Bappeda berperan pada penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Sedangkan teknis penganggaran.