BACA JUGA:Balap Ketinting di Kukar Ramaikan Festival Erau 2025, Ini Para Juaranya
"Dalam sehari saja penghasilan langsung turun 70 persen. Itu baru sehari. Bagaimana kalau diterapkan permanen? Jelas sangat merugikan," kata Riza.
Ia menegaskan, tuntutan para pelaku usaha jelas yakni ingin membatalkan kebijakan satu arah, mengembalikan sistem parkir miring, atau menyediakan alternatif lain yang lebih berpihak pada warga.
"Kami minta mediasi dengan Dishub, pemerintah kota, dan perwakilan warga. Kalau suara kami tetap diabaikan, kami akan terus fight. Bisa lewat aksi, bisa dengan cara lain, yang penting suara masyarakat Abul Hasan harus didengar," tegasnya.
Riza membeberkan, total ada sekitar 50 pelaku usaha yang terdampak dari kebijakan sistem satu arah ini dalam sehari.
BACA JUGA:Tuntut Pemindahan Depo, Warga Nilai Terminal Pertamina di Jalan Cendana Samarinda seperti
"Pengunjung jauh berkurang, toko-toko sepi. Semua mengalami penurunan," tambahnya.
Meski begitu, keluhan warga dan pelaku usaha, akhirnya ditanggapi Lurah Pasar Pagi, Noormansyah. Dia menyatakan pihaknya akan membahas masalah penutupan satu jalur dengan kecamatan sebelum menyampaikan surat ke Dishub.
"Untuk masalah ini, kami akan membicarakan dulu dengan pihak kecamatan terkait penutupan satu jalur di Abul Hasan. Setelah itu, kami akan bersurat ke Dishub agar semua kegiatan di sini, termasuk perparkiran, bisa dibahas lebih lanjut. Yang terkena dampak ada enam RT, dan pelaku usaha di sini menyampaikan bahwa pendapatan mereka turun drastis," ujar Noormansyah.
Ia menegaskan, lurah tidak berani mengambil keputusan sendiri karena kewenangan ada pada atasan.
BACA JUGA:Redesain Jembatan ATJ Dimulai, DPUPR Pastikan Proyek Sesuai Standar
Aspirasi warga akan diteruskan ke kecamatan dan Dishub agar dapat dilakukan mediasi dan solusi terbaik.
Selain itu, Noormansyah menjelaskan bahwa sekitar 50 pelaku usaha terdampak kebijakan sistem satu arah dan sosialisasi sebelumnya kemungkinan belum menjangkau seluruh warga.
Dia menambahkan, pihaknya berharap adanya diskusi ulang untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan siapapun.
"Kami ingin memastikan suara warga dan pelaku usaha didengar," pungkasnya.