BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Koperasi Merah Putih (KMP) di Bontang belum jalan karena terdapat banyak kendala.
Salah satunya adalah karena suku bunga yang ditetapkan perbankan sangat tinggi, yakni mencapai 6 persen per tahun. Pengurus dan pengawas koperasi mengaku tidak sanggup dengan kebijakan yang diberikan itu.
Ketua KMP Kelurahan Tanjung Laut, Bahar Makka mengatakan, angka 6 persen terlalu tinggi karena koperasi yang baru terbentuk sehingga harus bekerja keras memperkuat finansial koperasi.
“Koperasi itu prinsipnya dari kita untuk kita. Kalau bunganya sampai 6 persen per tahun, berat. Saya yakin banyak yang tidak sanggup. Karena kita masih mau berdiri. Anggapan bayi, kami ini masih belajar jalan,” katanya, Sabtu 13 September 2025.
BACA JUGA: Koperasi Merah Putih di Balikpapan Jalankan Tahap Kedua, Jajaki Kemitraan dengan BUMN
BACA JUGA: Ada Risiko Penyertaan Modal Koperasi Merah Putih, DPRD Kubar Nilai Kades Perlu Perlindungan Hukum
Menurutnya, awal September 2025, Bank Himbara sudah membuka pencairan dana untuk KMP. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 dan PMK Nomor 49 Tahun 2025, maksimal pinjaman Rp3 miliar. Cicilan itu dibayar hingga 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.
Meski plafonnya besar, menurutnya, bunga yang ditetapkan kurang kompetitif. Ia pun membandingkan dengan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hanya 3 persen.
"Kalau sama dengan bunga KUR, jadinya koperasi jadi kepanjangan tangan bank saja,” bebernya. Bunga yang tinggi itu dapat memicu 2 persoalan.
Pertama, berkurangnya minat warga memanfaatkan koperasi, dan meningkatnya risiko gagal bayar. “Cicilan pengembalian pasti jadi beban tambahan. Kalau berat, anggota bisa enggan bergabung,” jelasnya.
BACA JUGA: Diskoperindag Arahkan 109 Koperasi Merah Putih di Berau Kelola Distribusi LPG Subsidi
BACA JUGA: Menkop Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, program KMP sebenarnya merupakan kebijakan strategis yang diluncurkan oleh Prabowo. Tujuannya, agar ekonomi kerakyatan sampai ke pelosok negeri bisa tumbuh.
Tapi, Agus Haris juga mengakui bahwa suku bunga yang tinggi itu pun menjadi penghalang besar. Akan sulit berkembang karena bunga yang diberikan juga lebih tinggi dari bank konvensional.
Karena itu, ia menegaskan, permasalahan itu harus diketahui oleh pemerintah pusat. Sehingga, solusinya bisa dicari bersama-sama. Agar program tersebut bisa tetap berjalan tanpa harus membebani pengurus koperasi.