PASER, NOMORSATUKALTIM - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser 2026 terancam merosot imbas dari rencana pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.
Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari mengatakan pemangkasan TKD akan sangat berdampak terhadap fiskal untuk membiayai kebutuhan daerah yang selama ini bergantung dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Ikhwan menyebut DBH Paser pada 2025 sebesar Rp1,7 triliun, sementara estimasi pada 2026 akan mengalami penurunan drastis menjadi Rp415 miliar atau terpangkas 77 persen.
"TKD kalau bisa jangan dipangkas terlalu besar, karena hampir sebagian besar belanja modal berasal dari DBH," kata Ikhwan Antasari, Kamis 11 September 2025.
BACA JUGA: Ketidakpastian Dana Transfer Bayangi APBD Paser 2026
BACA JUGA: Wali Kota Bontang Mulai Galang Dukungan, Tolak Pemangkasan Anggaran oleh Pemerintah Pusat
Bayang-bayang ketidakpastian fisikal dari rencana pemangkasan TKD secara otomatis akan berdampak terhadap APBD Paser 2026 yang ikut tergerus, sebab belum optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD yang diterima masih sangat jauh dibanding pendapatan transfer DBH, yakni hanya menyumbang pendapatan yang mencapai ratusan miliar dari hasil retribusi hingga pajak daerah.
"Dengan melihat PAD sampai saat ini berada di angka kisaran Rp300 miliar, jadi sangat berbanding jauh dari pendapatan transfer," ungkapnya.
Melihat dari rendahnya PAD yang dihasilkan membuat pemerintah daerah harus bekerja keras dalam menggali potensi PAD agar tidak selalu bergantung dari pendapatan transfer.
BACA JUGA: Dana Bagi Hasil Diatur UU, Wabup Kutim Pertanyakan Alasan Pemangkasan Anggaran oleh Pusat
BACA JUGA: DPD RI Tegaskan ke Kementerian Keuangan: Dana Transfer Jangan Dipangkas
Upaya pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian fiskal akan menjadi tantangan pada tahun-tahun berikutnya.
"PAD memang harus bisa meningkat lagi. Cara-cara seperti apa nantinya akan dipikirkan lagi bersama-sama antara pemerintah dan DPRD," tuturnya.
Dia meyakini sebagaimana rencana pemangkasan TKD dari pusat saat ini juga dirasakan sejumlah daerah lainnya, khsusnya di Kalimantan Timur (Kaltim).