BACA JUGA:Jika Tak Indahkan Teguran, Satpol-PP Ancam Tertibkan PKL yang Berjualan di Atas Trotoar
"Dari hasil penertiban, kami mendapati sejumlah juru parkir yang sama sekali belum terdaftar. Karena itu, malam ini bersama Satpol PP Provinsi Kaltim dan Dishub Kota Samarinda, kami melakukan razia gabungan untuk menertibkan juru parkir liar," kata dia.
Didi menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara pajak parkir dan retribusi parkir.
Pajak parkir umumnya dikenakan pada badan usaha. Seperti pusat perbelanjaan, hotel, restoran, hingga tempat hiburan yang mengelola lahan parkir secara komersial.
Sementara itu, retribusi parkir berlaku di fasilitas umum yang dikelola pemerintah, termasuk pada ruang milik jalan.
"Kalau ada kendaraan yang parkir di Rumija, itu masuk kategori retribusi. Dan untuk itu ada mekanisme penarikannya yang sah sesuai aturan," tuturnya.
Ia menambahkan, ketidakjelasan status pengelolaan parkir sering kali menimbulkan celah bagi oknum tertentu untuk memungut biaya tanpa dasar hukum.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan keberadaan jukir liar di berbagai titik.
Padahal parkir selama ini menjadi salah satu sumber PAD Kota Samarinda.
Namun, keberadaan jukir liar membuat potensi pemasukan daerah tidak optimal.
BACA JUGA:Anjal dan Gepeng Sulit Diberantas, Satpol PP: Masyarakat Samarinda ini Baik Hati Semua
"Kalau semua sesuai aturan, parkir bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD. Tetapi kalau ada yang liar atau tidak terdaftar, tentu daerah yang dirugikan," kata Didi.
Dishub Samarinda berkomitmen melakukan evaluasi sekaligus pembenahan sistem pengelolaan parkir agar lebih transparan.
Salah satunya dengan memperluas penggunaan karcis resmi dan sistem pembayaran nontunai di sejumlah titik.
Dengan begitu, masyarakat juga merasa lebih tenang karena tahu uang parkir yang dibayarkan masuk ke kas daerah, bukan ke kantong pribadi.
Dalam operasi gabungan tersebut, sejumlah jukir liar langsung ditertibkan petugas.