“Itu hanya akal-akalan satu dua orang di kecamatan. Katanya seluruh kecamatan mendukung, padahal yang mendukung paling orang-orang tertentu saja,” ungkapnya.
Camat dan aparat pemerintahan di wilayah tersebut, lanjut Ridwai, justru belum menunjukkan dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran tidak memiliki landasan kuat dari sisi aspirasi masyarakat.
Selain melemahkan Kutai Barat secara kewilayahan, Ridwai juga menilai pemekaran berpotensi menurunkan pendapatan daerah.
Padahal, dengan wilayah tetap utuh, Kutai Barat masih bisa mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
BACA JUGA: Ribuan Warga Muara Ponaq Kutai Barat Terisolasi Akibat Jalan Rusak
“Kalau masih bergabung, dari sisi pendapatan daerah kita bisa pertahankan bahkan kita naikkan,” katanya.
Menurut Ridwai, jika benar-benar ingin memekarkan wilayah, sebaiknya Kutai Barat menunggu kepastian wacana pembentukan provinsi baru. Sebab, untuk menjadi provinsi, masih dibutuhkan tambahan enam kabupaten/kota lagi.
“Wacana untuk pemekaran provinsi ini juga baru wacana. Sampai hari ini belum ada ujung pangkalnya. Jadi saya menganggap tidak ada urgensi untuk itu,” tambahnya.
Ridwai juga mengungkapkan, komunikasi dengan Pemkab Kutai Barat terkait wacana ini belum ada persetujuan resmi.
Ia menyebut, dukungan yang pernah disebutkan berasal dari bupati periode sebelumnya, bukan dari kepemimpinan saat ini.
“Kalau yang sekarang ini belum pernah karena memang ini harus dihitung baik-baik. Kita duduk bersama. Tidak bisa saya selaku Ketua DPRD dan anggota DPR langsung setuju,” ujarnya.
Menurut Ridwai, mayoritas anggota DPRD Kutai Barat, bahkan yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) yang direncanakan masuk wilayah Benua Raya, juga tidak mendukung wacana tersebut.
“Saya sudah tanya mereka yang dari Dapil 3 pun juga kurang setuju. Apalagi dari dapil lain, jelas tidak setuju,” tegasnya.
Dia menekankan pentingnya melihat kepentingan jangka panjang. Bagi dirinya, keputusan soal pemekaran harus berpihak pada generasi mendatang, bukan hanya demi kepentingan segelintir elit.