NOMORSATUKALTIM - Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat 15 Agustus 2025 mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk para ekonom.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membawa APBN menuju kondisi tanpa defisit, dengan target tercapai pada tahun 2027 atau 2028.
RAPBN 2026 sendiri menetapkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dengan target pendapatan Rp3.147,7 triliun.
Artinya, defisit yang dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.
“Kami akan terus melakukan efisiensi sehingga defisit ini dapat ditekan sekecil mungkin,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menanganggapi pidato tersebut, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengingatkan bahwa ambisi menghapus defisit bukanlah perkara mudah.
BACA JUGA : QRIS dan BRImo Kini Jadi Solusi Pembayaran Digital Pelaku UMKM Kopi di Kecamatan Lahat
Menurutnya, hal itu membutuhkan konsolidasi kebijakan yang jelas, bukan sekadar jargon politik.
“Masalahnya sederhana: bagaimana belas kasihan narasi keselamatan dan keadilan sosial menjadi RAPBN 2026 yang disiplin, terukur, dan realistis,” kata Achmad dalam keterangan tertulis kepada disway.id.
Ia menekankan bahwa APBN 2026 harus memiliki penetapan biaya multi-tahun yang transparan, pembelian logistik, standar gizi yang jelas, keamanan pangan yang kokoh, serta cadangan (buffer) untuk mengantisipasi gejolak harga atau gangguan iklim.
Achmad menyebut perbedaan tipis antara ambisi dan ilusi serta disiplin implementasi kebijakan.
“Jalur itu yang membedakan ambisi dari ilusi.Perjuangan besar menuntut disiplin lebih besar, tata kelola investasi yang bebas rente, penegakan hukum yang menutup kebocoran, serta keberanian merevisi regulasi agar pasar bekerja untuk rakyat, bukan melawan rakyat,” tegasnya.
BACA JUGA :
BACA JUGA : RUPS Bankaltimtara 2025 Sukses Digelar, Pemegang Saham dan Manajemen Capai Kesepakatan Bersama
Menurutnya, bila prinsip empat itu diterapkan secara konsisten, tahun kedua pemerintahan Prabowo bisa menjadi titik balik penting bagi perekonomian Indonesia.