Menurut Agus, Siti tidak paham dan tidak bisa menjadi penengah dalam masalah pemerintahan.
BACA JUGA: Warga Desa Sidrap Pilih Ikut Bontang
BACA JUGA: Kampung Sidrap Terkendala Jadi Desa Definitif, Sebagian Warganya Masih Ber-KTP Bontang
Apalagi, ia menjelaskan, sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi, Siti adalah orang tua kabupaten/kota di Kaltim.
“Seharusnya dia bisa jadi penengah yang baik. Bukan malah condong ke satu pihak saja. Saya malu melihat caranya menjadi moderator. Malu melihat dia (Siti) memimpin mediasi kemarin itu. Banyak kalimat-kalimat yang dikeluarkan yang seharusnya tidak dikeluarkan,” tukasnya.
Salah satu kalimat yang membuat Agus kecewa adalah Siti menyebut bahwa warga Kampung Sidrap sebagai korban administrasi dari Pemkot Bontang.
“Itu bahasa untuk memecah belah. Inikan tidak pantas dikeluarkan dari orang yang seharusnya menjadi ibu bagi kabupaten/kota. Tidak layak,” tegasnya.
BACA JUGA: Soal Status Kampung Sidrap, Pemkot Bontang Akan Ajukan Gugatan
BACA JUGA: Persoalan Dusun Sidrap, Akademisi: Utamakan Kepentingan Masyarakat
Karena itu, Agus menilai, pemerintahan di Kaltim akan kacau jika Siti masih menjabat sebagai kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Kaltim.
“Kasihan nanti Gubernur Kaltim kalau ibu itu (Siti Sugianti) masih di situ. Karena dia tidak netral,” tegasnya.
Bahkan, saat mediasi di Jakarta, Siti juga disebut mengeluarkan kalimat yang kontroversi.
Agus menceritakan, ketika di Jakarta, Siti sempat mengatakan bahwa kasus Sidrap itu akan menjadi masalah setelah 5 tahun. Kasus sengketa wilayah ini, kata Siti, seperti dagelan (lawakan).
BACA JUGA: Kendalikan Inflasi, Polres Bontang Gelar Pasar Murah
BACA JUGA: Sebabkan Kemacetan, PKL di Trotoar Didorong Pindah Ke Pasar Rawah Indah
“Waduh. Saya bilang, kenapa kalimat yang keluar seperti itu?. Saya minta kalimat itu ditarik. Siapa bilang ini dagelan. Ini murni aspirasi masyarakat yang ingin masuk ke Bontang. Tidak ada yang menggerakkan,” ungkapnya.