BERAU, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Berau terus berupaya menegaskan komitmennya dalam membangun sistem perlindungan yang inklusif bagi kelompok rentan.
Komitmen ini diwujudkan melalui penetapan 25 Kampung sebagai Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (K2RPPA), yang dirangkai dengan Bimbingan Teknis Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), di Balai Mufakat, Tanjung Redeb, pada Senin 21 Juli 2025.
Program yang diinisiasi oleh DPPKBP3A Kabupaten Berau ini, diselenggarakan atas dukungan penuh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender.
Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah, menjelaskan bahwa kampung-kampung yang ditetapkan akan menjadi titik fokus dalam penguatan sistem layanan perlindungan berbasis gender dan ramah anak.
“Penetapan ini menjadi langkah nyata membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan dan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para perwakilan kampung serta penyerahan prasasti sebagai simbol kesiapan mereka menjalankan prinsip-prinsip K2RPPA.
Untuk memperkuat implementasi program ini, DPPKBP3A turut memberikan bimbingan teknis kepada para relawan SAPA.
Para relawan ini dipersiapkan menjadi perpanjangan tangan layanan di tingkat kampung, dibekali dengan keterampilan dasar pendampingan kasus, mekanisme pelaporan, hingga penguatan sensitivitas sosial.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Rusnan Hefni, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang dinilai konsisten mendorong penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak hingga ke tingkat kampung.
“Selain perlindungan hukum, ini juga bentuk kepedulian bersama terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang berperan penting dalam pembangunan kampung dan daerah,” ucap Rusnan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur kampung, kelompok perempuan, lembaga adat, relawan SAPA hingga forum anak, untuk membangun kolaborasi nyata dalam pengorganisasian isu perempuan dan anak di tingkat kampung.
Menurutnya, keterlibatan menyeluruh dari berbagai pihak menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif.
“Seluruh pihak perlu bersatu, memperkaya data pilah, menjalankan regulasi kampung terkait K2RPPA, dan memastikan adanya dukungan anggaran di masing-masing kampung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rusnan menekankan bahwa meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan kampung dan berkembangnya wirausaha perempuan merupakan bagian penting dari upaya pemberdayaan yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak anak, termasuk pengasuhan yang layak, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta pencegahan perkawinan usia dini.