BACA JUGA:Sekolah Swasta di Kaltim Tak Lagi Tarik SPP dan Praktikum, Ini Syaratnya:
BACA JUGA:Rancangan Pergub Gratispol Kaltim Masuki Tahap Fasilitasi di Kemendagri
DPRD pun saat ini tengah mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan telaah menyeluruh terhadap perjanjian yang ada.
Hasanuddin menyebut, langkah ini akan menjadi pintu masuk evaluasi kerja sama pengelolaan aset daerah dengan pihak ketiga secara lebih luas.
"Kami ingin hal ini menjadi pelajaran agar tidak terulang. Penataan kembali pengelolaan aset merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah," pungkas Hasanuddin saat dikonfirmasi terpisah.