PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah pada tahun 2025, termasuk untuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang terkena pemangkasan hingga Rp52 miliar.
Pemotongan ini mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp32 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp20 miliar.
Kepala Badan Keuangan Aset dan Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan bahwa pemangkasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemotongan anggaran terutama menyasar kegiatan fisik dan infrastruktur, sementara bidang kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas penggunaan anggaran.
BACA JUGA: Soal Kelangkaan Elpiji, Sekda PPU Minta KUKM Perindag Turun ke Lapangan
“DAU yang diterima Kabupaten PPU tahun ini sebesar Rp309 miliar, sementara DAK dari pusat mencapai Rp71 miliar,” ujar Muhajir, Sabtu (8/2/2025).
Meskipun Ibu Kota Nusantara (IKN) berada dalam wilayah administrasi Kabupaten PPU, Muhajir menegaskan bahwa keberadaan IKN tidak berdampak pada besaran DAU maupun DAK yang diterima daerah.
Bahkan, nominal DAU yang diterima PPU lebih kecil dibandingkan Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara (Kukar), dua wilayah yang juga berbatasan dengan IKN.
“Pengaruh IKN terhadap DAU itu tidak ada. Besaran DAU ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,” jelasnya.
BACA JUGA: Perlu Biaya Rp 168 Miliar angkat PPPK Penuh Waktu, Pemkab PPU Masih Pikir-Pikir
Ia menjelaskan bahwa perhitungan DAU mempertimbangkan beberapa faktor utama seperti luas wilayah, jumlah penduduk, serta celah fiskal daerah.
Tidak ada klausul dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa daerah yang berbatasan langsung dengan IKN akan mendapatkan perlakuan khusus dalam hal dana transfer.
“Baik daerah tetangga, penyangga, maupun serambi IKN tidak mendapatkan perhatian khusus dari sisi dana transfer,” tegas Muhajir.
Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, Muhajir menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus pada percepatan konektivitas wilayah guna mendukung perkembangan IKN.
Beberapa proyek strategis yang dapat menjadi prioritas adalah pembangunan akses Jembatan Rico di Pulau Balang serta revitalisasi Pelabuhan Klotok yang menjadi pintu masuk utama ke PPU dan IKN.