Pemkab Kutim Kejar Persyaratan demi Dapatkan Progam Sekolah Rakyat

KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Pemkab Kutim mengakui masih mengejar ketertinggalan persyaratan administrasi demi membangun sekolah rakyat.

Kondisi ini diungkapkan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. Ia menyebut kalau pemkab saat ini berupaya agar masuk dalam daftar prioritas program nasional tersebut.

Menurutnya, sejumlah kabupaten/kota lain sudah lebih dahulu menjalani survei lapangan dari tim Kemensos.

Bahkan, beberapa di antaranya telah mendapatkan keputusan akhir. Entah dinyatakan layak maupun tidak.

“Kita ini terlambat. Daerah lain ada yang sudah disetujui, bahkan ada yang sudah selesai disurvei dengan hasil layak maupun tidak layak. Kita bahkan belum disurvei sama sekali,” ujar Mahyunadi belum lama ini.

Ia menegaskan, keterlambatan tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah.

Namun demikian, Pemkab Kutim tidak ingin kehilangan peluang untuk menghadirkan sekolah rakyat sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Kutim telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 8 hektare di wilayah Simono.

Lahan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan fasilitas pendidikan terpadu apabila usulan daerah disetujui pemerintah pusat.

Saat ini, status legalitas lahan masih dalam proses finalisasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pemerintah daerah memastikan seluruh dokumen pendukung segera dirampungkan agar tidak menjadi kendala saat proses verifikasi dilakukan.

Mahyunadi menyebut, komunikasi dengan Kemensos terus dilakukan untuk memastikan posisi Kutim dalam antrean program.

Ia berharap daerahnya tetap diberi kesempatan mengikuti tahapan survei dalam waktu dekat.

“Kita serius. Lahan sudah kita siapkan, administrasi kita lengkapi."

"Jangan sampai karena persoalan teknis, Kutim tidak masuk dalam prioritas,” tegasnya.

Program sekolah rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan dan kurang mampu.

Program ini dirancang dengan konsep pendidikan terpadu yang mencakup fasilitas belajar hingga hunian bagi peserta didik.

Dengan konsep tersebut, kehadiran sekolah rakyat dinilai strategis bagi daerah dengan sebaran penduduk yang luas seperti Kutim.

Pemerintah daerah memandang program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mahyunadi juga mengungkapkan bahwa Menteri Sosial dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke provinsi dalam waktu dekat untuk meninjau kesiapan sejumlah daerah, termasuk Kutim.

“Pak Menteri mengatakan akan segera datang ke provinsi untuk melakukan survei habis Lebaran ini,” tambahnya.

Sembari menunggu jadwal survei dari Kemensos, pemerintah daerah memastikan seluruh persyaratan teknis dan administratif telah siap, agar saat giliran tiba, Kutim tidak lagi tertinggal dalam persaingan mendapatkan program nasional tersebut.(Sakiya Yusri)

Sumber: