Menkeu Purbaya Sebut Ada Kementerian Kembalikan Anggaran, Pemanfaatan Dana TKD Dipantau Satgas

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM- Sejumlah kementerian/lembaga sudah menyerah tidak mampu menghabiskan anggaran mereka pada tahun 2025 ini. Bahkan, beberapa di antaranya sudah mengembalikan anggaran kepada negara.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ketika media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Sabtu 15 November 2025. 

Hingga kini, kata Purbaya, total dana yang sudah dikembalikan itu sebesar Rp 3,5 triliun karena tidak mampu dibelanjakan sesuai rencana. 

Baca Juga: Konsorsium Pengusaha Jerman Kagumi Produk Lokal Kaltim, Kunjungi Pabrik Material UPVC di Batuah

“Ada beberapa kementerian dan lembaga yang sudah nyerah, mengembalikan uang ke kita. Sampai sekarang jumlahnya sudah Rp3,5 triliun karena mereka enggak mampu belanjain,” ujar Purbaya.

Ia tidak mengungkap kementerian dan lembaga mana saja yang menyerah dalam penyerapan anggaran tersebut. Purbaya menjelaskan bahwa pemantauan serapan anggaran kini sudah dialihkan kepada Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang dibentuk oleh Kemenko Perekonomian dan diluncurkan pada 22 Oktober 2025. 

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, turut terlibat dalam satgas tersebut. 

Baca Juga: TKD Kaltim Dipangkas, Rudy Mas’ud Ingin Pemda Dilibatkan dalam Pembahasan APBN

“Sekarang penyerapan anggaran sudah dipantau satgas. Jadi sudah dialihkan ke sana, bukan saya lagi yang mengurus. Saya banyak tugas lain,” katanya. 

Selain itu, Menkeu Purbaya juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk ikut mengawal langsung serapan anggaran, termasuk hingga tingkat pemerintah daerah. Mensesneg masuk dalam Pokja I Satgas P2SP bersama Ditjen Perbendaharaan. 

Penugasan itu, termasuk pemantauan pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), disampaikan Presiden Prabowo saat rapat khusus dengan sejumlah menteri di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum keberangkatan menuju Australia. 

“Tim yang dibuat Kemenko Perekonomian itu, ada Pokja I yang memonitoring penyerapan anggaran. Memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu,” tegas Purbaya. (*/Bianca Khairunnisa)

Sumber: