Debat Publik Calon Bupati Berau Diagendakan di Jakarta, Akademisi Unmul: Buang-Buang Anggaran

Jumat 25-10-2024,20:26 WIB
Reporter : Rizal
Editor : Baharunsyah

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Debat Publik calon Bupati dan Wakil Bupati Berau yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 26 Oktober 2024 mendapat kritikan dari Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau telah mengeluarkan jadwal dan lokasi debat untuk kedua paslon bupati dan wakil bupati Berau. Yakni di Jakarta pada pukul 19.00 WIB.

Lokasi debat tersebut merupakan usulan dari KPU Berau berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama pihak terkait dan LO kedua paslon.

BACA JUGA:Maratua Jazz Dive & Fiesta Hadir Lagi, Musisi Ternama Siap Hadir

BACA JUGA:Penyidikan Korupsi Izin Tambang Berlanjut, KPK Bongkar 4 Brankas di Samarinda

Purwadi mengatakan bahwa debat tersebut tidak seharusnya dilaksanakan di Jakarta. Selain pemborosan anggaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga tidak berkembang.

Debat tersebut seharusnya dilaksanakan di daerah sendiri atau di Kaltim, seperti Samarinda dan Balikpapan.

"Kenapa harus jauh-jauh ke Jakarta. Katanya ingin memberdayakan ekonomi lokal, tetapi kenapa memilih lokasi debat di Jakarta," ujarnya.

Ia sangat menyangkan, debat yang membahas tentang masa depan dan kemajuan Kabupaten Berau justru disaksikan oleh masyarakat luar daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak mengetahui tentang Berau.

BACA JUGA:Rp28 Miliar untuk Dana RT, Pemkab Berau Kejar Target Pemerataan Pembangunan

BACA JUGA:Pjs Bupati Kukuhkan Pengurus FPK Berau Periode 2024-2029

"Kalau di Berau memungkinkan ya di Berau saja, kalau pertimbangan jaringan sulit dan segala macam boleh lah ke Samarinda, seperti Kubar mungkin ada keterbatasan sinyal atau siaran yang tidak maksimal akhirnya mereka debat di Samarinda," ucapnya.

Menurutnya, dengan dilaksanakannya debat di daerah sendiri dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

"Jakarta sudah banyak duit, 80 persen uang Indonesia itu ada di Jakarta. Malu lah sedikit sama rakyat, uang APBD nya dari pajak rakyat, kok dipakai dengan hal-hal yang tidak resionable gini," tegasnya.

"Rakyat hanya kebagian ampasnya saja dari sumber daya alam ini. Banjir, tanah longsor, lubang tambang dan sebagainya," sambungnya.

Kategori :