“Tugas pemerintah itu kan untuk melayani masyarakat. Kesehatan itu sangat penting, ada nyawa manusia yang harus segera ditolong. Pemerintah juga harus memberikan subsidi bagi pasien yang dirujuk dan berobat di luar daerah. Apalagi di Mahulu biaya transportasi ke kota sangat mahal,” tegasnya.
Selain itu, Purwadi juga menyoroti persoalan-persoalan lainya di Kaltim, seperti kekurangan tenaga pendidik atau guru, infrastruktur jalan yang buruk, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan sulitnya air minum bersih.
“Ini menjadi PR berat buat kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota serta DPR provinsi dan kabupaten/kota,” terangnya.
BACA JUGA:RSUD Talisayan Masih Kekurangan Dokter Spesialis, Dinkes Berau Ambil Langkah Serius
Lebih lanjut, Purwadi menegaskan agar program beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, seharusnya memiliki kebijakan yang tegas. Terutama bagi yang kuliah di fakultas kedokteran.
Yakni semua penerima beasiswa menadnatangani kontrak agar ketika selesai kuliah, mereka wajib ditempatkan di seluruh wilayah Kaltim. Terutama di pedalaman. Jika tidak bersedia maka, beasiswanya harus dicabut.
Dengan kebijakan seperti itu maka, program beasiswa dari pemerintah memiliki manfaat besar terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman.
“Seperti di Unmul kan ada fakultas kedokteran. Jadi harus ada kebijakan yang ketat untuk pemberdayaan putra-putri daerah yang mendapatkan beasiswa kedokteran itu. Anak-anak yang dapat beasiswa dari Pemprov ataupun kabupaten wajib tanda tangan kontrak dan siap ditempatkan di seluruh Kaltim selama empat tahun misalkan,” tuturnya.
Selama ini, dokter-dokter yang ditempatkan di pedalaman Kaltim sebagian besar dikirim dari Kementerian Kesehatan RI melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
Lebih lanjut, Menurut Purwadi, program tersebut juga belum menimbulkan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab, dokter-dokter yang ditugaskan itu hanya diberikan masa kontrak satu tahun.
Apalagi jumlah dokter yang dikirim juga tidak sesuai dengan jumlah dokter yang diminta dari pemerintah daerah.
BACA JUGA:Beasiswa Diharapkan Jadi Solusi Pemenuhan Dokter di Daerah Pedalaman
“Seperti di Berau kan gitu juga, butuh tiga dokter tapi yang datang cuma satu orang. Apalagi di mahulu lebih parah pasti kondisinya,” ungkap Dosen Unmul yang sering menyuarakan persoalan sosial di Kaltim ini.
Purwadi juga menilai bahwa, program tersebut hanya sebagai batu loncatan bagi para dokter untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat kembali ke kota.
“Kenapa di kontrak cuma setahun, karena di pakai untuk batu loncatan, balik ke kota untuk jadi PNS. Kasian masyarakat. Persoalannya selama ini adalah pemerintah daerah tidak berani ambil gebrakan. Padahal tugas pemerintah adalah melayani masyarakat,” tegasnya.