TENGGARONG, NOMORSATUKALTIM – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, perhatian besar tertuju pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.
Isu ini menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi (Rakor) dan bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar oleh Polres Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.
Acara ini berlangsung di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, pada Senin (12/8/2024).
Secara umum, rapat membahas strategi pengamanan dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan Pilkada Kukar dan Pilgub Kaltim 2024 berjalan aman, kondusif, dan sesuai prinsip demokrasi.
BACA JUGA: Daftar Pemilih Sementara Balikpapan Berjumlah 521.133 Orang, Balikpapan Utara Terbanyak
BACA JUGA: Menteri AHY Kunjungan Kerja ke Balikpapan, Pantau Program Khusus Pertanahan
Kapolres Kukar, AKBP Heri Sutaryaman membuka rapat dengan menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antarinstansi, untuk menjaga netralitas dan mencegah potensi konflik yang bisa mengganggu jalannya Pilkada.
Hal senada disampaikan Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan.
Ia menekankan bahwa netralitas ASN, TNI, dan Polri adalah kunci untuk menciptakan suasana demokrasi yang sehat.
“Kami optimis bahwa dengan kerja sama yang baik, Pilkada serentak di Kukar akan berlangsung aman, kondusif, dan menciptakan suasana demokrasi yang sehat,” ujarnya.
BACA JUGA: RSUD Kanudjoso Balikpapan Jadi Tempat Cek Kesehatan Paslon di Pilkada
BACA JUGA: Bawaslu Kukar Hentikan Kasus Dugaan Dokumen Palsu karena Kurang Bukti
Tidak kalah penting, disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kukar, Hardianda.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) akan menjadi fokus utama dalam tugas mereka.
Hardianda menjelaskan bahwa IKP di Kukar menempati posisi ke-75 dengan skor 51,49.