Angka mengindikasikan adanya potensi risiko terkait dengan keterlambatan logistik dan kendala lainnya.
BACA JUGA: Menanti Peresmian Teras Mahakam, Warga Berharap Bebas Jukir Liar dan Pengamen
BACA JUGA: Ditanya Komitmen Lanjutkan IKN, Prabowo Menyatakan Diri Siap Jadi Investor
“IKP akan menjadi salah satu fokus pengawasan kami, dan kami yakin kerja sama dengan kepolisian serta masyarakat di tingkat kecamatan sangat vital,” tegas Hardianda.
Selama rapat, para peserta juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga netralitas.
Dalam banyak kasus, ketidaknetralan bisa memicu ketegangan sosial dan bahkan konflik di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, komitmen untuk menjaga netralitas dari pihak ASN, TNI, dan Polri dianggap sebagai elemen krusial yang harus dipertahankan.
BACA JUGA: BKPSDM Paser Pastikan Tak Ada Praktik Joki saat Tes CPNS
BACA JUGA: Nantikan Kenaikan Wisatawan dari Momentum Upacara Hari Kemerdekaan ke-79 RI di IKN
Selain itu, upaya bersama untuk memastikan distribusi logistik pemilu yang tepat waktu juga menjadi salah satu prioritas.
Mengingat potensi keterlambatan yang dapat mengganggu kelancaran proses pemilu, seluruh pihak yang hadir di rakor sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi di lapangan.
Dalam penutupan rapat, seluruh peserta menyatakan komitmen mereka untuk bekerja sama dan menjaga netralitas demi suksesnya Pilkada 2024 di Kutai Kartanegara.
Kapolres Kukar, KPU, dan Bawaslu dan semua undangan yang hadir optimis bahwa dengan kerjasama yang solid, pemilu ini akan berjalan sesuai dengan harapan, mencerminkan kualitas demokrasi yang lebih baik di Kukar.