KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Pembangunan infrastruktur khususnya jalan pertanian, masih menjadi kebutuhan utama masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.
Usulan terkait infrastruktur pertanian pun mendominasi aspirasi masyarakat selama reses anggota DPRD Kutim, Arang Jau.
Saat melakukan reses di Dapil 4, yang mencakup Kecamatan Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Masengat, Busang, Batu Ampar, Telen, Muara Wahau, dan Kongbeng, Arang Jau menemukan bahwa mayoritas warga menginginkan pembangunan jalan pertanian.
"Banyak masyarakat yang mengusulkan pembuatan jalan pertanian," ujar Arang Jau kepada media di DPRD Kutim, Rabu (24/7/2024).
Namun, ia juga mengungkapkan adanya kendala dalam merealisasikan usulan tersebut. Sebagian besar lahan yang diusulkan untuk pembangunan jalan pertanian masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang secara peraturan tidak bisa digunakan untuk infrastruktur non-kehutanan.
"Masalahnya, banyak lahan yang diusulkan bukan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), tapi masuk dalam KBK, sehingga tidak bisa dikerjakan," jelas Arang Jau.
Dia menekankan bahwa apabila lahan tersebut berada di kawasan KBNK, pihaknya akan lebih mudah untuk mengalokasikan anggaran dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. "Kalau lahannya berada di posisi KBNK, kita bisa bantu melalui pokir-pokir kita di DPRD," tambahnya.
Selain pembangunan jalan pertanian, masyarakat di Dapil 4 juga mengusulkan berbagai bantuan di bidang pertanian lainnya. "Banyak juga yang mengajukan usulan bantuan pupuk, pestisida, bibit pertanian, alat perontok padi, dan bahkan ada yang meminta bibit sapi potong," kata Arang Jau.
Politisi dari Partai Golkar itu menegaskan pentingnya memenuhi kebutuhan pertanian ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Ia menyadari bahwa tanpa infrastruktur dan dukungan yang memadai, produktivitas pertanian di daerah tersebut akan sulit berkembang. "Kebutuhan akan infrastruktur dan alat pertanian ini penting untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani," ujarnya.
Dengan banyaknya usulan yang dianggap prioritas, Arang Jau berjanji akan memperjuangkan agar kebutuhan tersebut dapat diakomodasi dalam anggaran pokirnya sebagai anggota DPRD.
"Hasil reses ini akan kami masukkan ke dalam anggaran pokir, karena memang banyak usulan masyarakat yang saya rasa sangat prioritas untuk dibantu," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa usulan-usulan ini nantinya akan diperjuangkan agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. "Kami berharap pemerintah daerah juga bisa melihat pentingnya usulan-usulan ini dan memberikan dukungan penuh untuk merealisasikannya," tutupnya. (*/adv/one)
Post View: