Jalan Utama Muara Ancalong Rusak Parah, DPRD Kutim Soroti Tanggung Jawab Perusahaan

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Kelinjau Ulu, Desa Kelinjau Ilir hingga Desa Senyiur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan. 

Legislator Kutim meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut tidak lepas tangan terhadap kerusakan jalan yang kerap terjadi.

Jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat antar desa sekaligus jalur vital bagi aktivitas perusahaan. Namun, pada sejumlah titik, kondisi jalan dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, terutama saat musim hujan.

Kerusakan paling parah berada di ruas kilometer 1 hingga kilometer 13. Di lokasi tersebut, jalan sering kali sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga menghambat mobilitas warga.

BACA JUGA: Jalan Poros Sangatta–Bengalon Terancam Longsor, BBPJN Siapkan Anggaran hingga Rp 5,5 Miliar

BACA JUGA: Begini Kondisi Jalan di Sandaran Kutim: Berlumpur Saat Hujan, Kendaraan Sulit Lewat

Anggota DPRD Kutim dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Akbar Tanjung, menilai keterlibatan perusahaan dalam perbaikan jalan sangat diperlukan. 

Menurutnya, intensitas kendaraan perusahaan yang melintas turut berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur tersebut.

Akbar menegaskan, jalan kabupaten itu merupakan satu-satunya akses utama masyarakat Muara Ancalong dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

“Jalan ini bukan hanya dipakai masyarakat, tapi juga menjadi jalur utama kendaraan perusahaan. Sudah seharusnya ada tanggung jawab bersama,” ujar Akbar.

BACA JUGA: Kerusakan Jalan Nasional Makin Parah, Warga Bentian Kesal, Akses ke Kaltim-Kalteng Akan Diblokir

BACA JUGA: Catatan Perjalanan: Sisa Sedikit Lagi, Jalur Kubar-Mahulu Mulus Total

Ia mengungkapkan, banyak warga sekitar yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perusahaan. Karena itu, kondisi jalan yang rusak secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kalau jalannya rusak, yang dirugikan pertama adalah masyarakat. Apalagi banyak warga kita yang bekerja di perusahaan, jadi aktivitas mereka ikut terganggu,” katanya.

Sumber: