BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Jelang Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Timur (Pilkada Kaltim) yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu (LMAKB) Lintas Suku Lintas Agama menegaskan kesiapannya untuk memberikan dukungan terhadap calon kepala daerah, baik itu gubernur dan bupati atau wali kota.
Panglima Tertinggi LMAKB Kaltim, Ali Amin pun mengimbau kepada seluruh pengurus DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan Srikandi untuk merapatkan barisan, dalam persiapan memilih calon Wali Kota dan Bupati yang ada di masing-masing daerahnya.
BACA JUGA: Spanyol Pecahkan Rekor Keempat Piala Eropa usai Menang 2-1 Lawan Inggris
Dalam menyongsong kontestasi politik tersebut, Ali menekankan pentingnya koordinasi dan musyawarah untuk memastikan dukungan yang solid dari DPD maupun DPC yang ada di Kaltim.
“Setelah ini saya akan mengadakan rapat internal untuk mendukung salah satu calon Gubernur Provinsi Kaltim yang akan diusung oleh Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu Lintas Suku Lintas Agama,” ungkap Ali Amin kepada Nomorsatukaltim, pada Senin (15/7/2024).
BACA JUGA: Kebakaran di Jalan Kenanga Samarinda, Satu Pemuda Tewas Terpanggang
Ali Amin juga menegaskan bahwa keputusan akan dimusyawarahkan bersama, demi kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.
“Untuk itu saya mengimbau dan menginstruksikan ke seluruh ketua DPD yang ada di Kaltim untuk merapatkan barisan. Dan pada pengurusnya untuk menentukan pilihan pada calon bupati atau wali kota di wilayah masing-masing,” jelas Ali Amin.
Ia pun menyatakan bahwa LMAKB sudah memiliki kandidat untuk didukung, namun pihaknya masih merahasiakan.
BACA JUGA: Bawaslu Kaltim Launching Indeks Kerawanan Pemilu, 10 Kabupaten/Kota Semuanya Rawan
“Saya tidak mau ibaratnya menggembar-gemborkan. Masih perlu dimusyawarahkan,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak tergesa-gesa dalam memilih, demi menghindari kesalahan.
Sementara itu, untuk pemilihan Wali Kota atau Bupati di Kaltim, Ali Amin menyatakan tidak akan mengintervensi keputusan masing-masing DPD.
"Itu adalah hak sepenuhnya dari DPD di seluruh wilayah Kalimantan Timur," pungkas Ali Amin.