Samarinda, nomorsatukaltim.com - Menjelang pengesahan APBD Provinsi Kaltim Tahun 2023, Proses dan tahapan pembahasannya masih terus berjalan. Antara Pemprov dan DPRD Kaltim.
Teranyar, kedua lembaga tersebut baru saja melaksanakan rapat paripurna ke-43 tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota penjelasan Gubernur Kaltim tentang APBD 2023.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengatakan, sejumlah persoalan perlu menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Pasalnya setelah agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim, nantinya giliran Pemprov menyampaikan tanggapan tentang pandangan umum yang telah disampaikan oleh legislatif.
"Kalau berdasarkan mekanisme kami tinggal menunggu jawaban dari Pak Gubernur," ucapnya Hamas sapaan akrabnya pada Selasa (4/10/2022).
Hamas pun menerangkan setidaknya rata-rata pandangan umum fraksi DPRD Kaltim sempat menyinggung tentang penyertaan modal beberapa Perusahaan Daerah (Perusda) di bawah naungan Pemprov Kaltim yang belum dikomunikasikan. Oleh karena itu ia menegaskan agar hal tersebut mendapat perhatian serius.
"Ini belum pernah ada pembahasan saat Banggar (Badan Anggaran), tetapi tiba-tiba muncul. Nah ini yang jadi konsen kami untuk mengawal. Supaya kedepannya pendapatan yang diberikan oleh perusda bisa sebanding," tandasnya.(adv/dprd kt)