Kutim juga dinilai Jauhar harus fokus kepada kekuatannya sendiri. Yakni pengembangan holtikultura, yang belakangan justru merosot. Pemkab harus hadir di tengah petani langsung. Mengetahui apa saja kendala mereka. Dan segera dilakukan perbaikan. Ya, idealnya satu desa punya satu penyuluh pertanian.
"Tapi itu perlu waktu dan tidak bisa cepat. Menurut saya tetap harus ada penyuluh di tiap desa," tandasnya.
*
PENDATAAN KEAHLIAN
Tingginya angka kemiskinan di Kutai Timur (Kutim) jadi perhatian DPRD Kutim. Untuk langkah penanganan, diminta untuk ada pendataan terlebih dahulu.
Anggota DPRD Kutim, Joni mengatakan, selama ini angka kemiskinan yang terus meningkat disebabkan banyaknya warga pendatang. Sementara warga lokal menurutnya, banyak yang bukan tergolong warga miskin.
"Mereka (pendatang) banyak menjadi buruh di perusahaan. Kemudian menetap di sini. Jadi mereka termasuk warga miskin Kutim," ucapnya.
Menurutnya, angka kemiskinan di Kutim sempat turun pada 2018 lalu. Tetapi karena letak Kutim yang strategis. Berada di tengah, akses yang mudah dan memiliki banyak pelabuhan kecil. Membuat angka pendatang menjadi melonjak.
"Mereka banyak masuk di Kecamatan Sandaran. Rata-rata jadi buruh di perusahaan perkebunan," ungkapnya.
Untuk penanganan, pendataan warga pendatang menjadi sangat penting. Sebab dengan begitu bisa dilihat apa saja keahlian dari penduduk yang masuk ke Kutim.
"Sehingga langkah selanjutnya bisa tepat sasaran. Serta bisa dipastikan dinas mana yang bertanggung jawab," beber politikus PPP itu.
Pendataan ini bukan untuk mengkotak-kotakkan. Tapi jika keahlian warga pendatang, ya tentu juga warga yang sudah lama menetap di Kutim diketahui kualifikasinya. Nantinya Pemkab bisa mengakomodir jenis lapangan pekerjaan apa yang perlu digalakkan.
"Jika cocoknya berkebun dan bertani. Maka disiapkan lahan. Kalau memiliki skill tertentu bisa kami arahkan ke perusahaan atau siapkan bantuan usaha," ungkapnya.
Bisa dipastikan pula, DPRD Kutim selalu siap menyiapkan pos anggaran untuk masalah itu. Tentunya kucuran dana dimaksud itu telah masuk ke tiap instansi. Jadi untuk penanganan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pihaknya tidak mungkin absen.
"Walaupun tetap melihat prioritas pembangunan terlebih dahulu. Tapi bantuan sosial seperti itu pasti dialokasikan," tutupnya. (bct/ava)