Kutim,nomorsatukaltim.com – Semakin tua usia Kutai Timur (Kutim), semakin tinggi pula persentase warga miskinnya. Ini tentu jadi kado baru rasa lama di hari jadi Kutim ke-21 tahun ini. Sebuah anomali yang harus segera dicari jalan keluarnya.
Seperti usianya, sudah 21 tahun Kutim memisahkan diri dari Kabupaten Kutai – sekarang Kukar-. Saat pemekaran ketika itu, tujuan utamanya padahal agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa merata.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim tak bisa membohongi. Dalam lima tahun terakhir. Yakni medio 2015 sampai tahun 2019. Tingkat kemiskinan meningkat dari 29.579 orang. Menjadi 35.310 jiwa. Artinya ada peningkatan sebesar 5.731 jiwa. Atau rerata seribuan orang per tahun.
Jadi alih-alih terjadi penurunan seiring banyaknya pembangunan yang dibuat. Angka kemiskinan justru meningkat. Ya, walau secara persentase pada tahun terakhir yang sebesar 9,48 persen. Masih jauh di bawah persentase kemiskinan skala nasional di tahun yang sama. Yang sebesar 12,6 persen itu.
Memang, meningkatnya angka kemiskinan ini selaras dengan pertumbuhan penduduk. Yang meningkat 138.121 orang periode 2015 sampai 2019. Tapi tentunya ini tak bisa jadi pembenaran. Karena dalam periode yang sama, sarana dan prasarana juga meningkat cukup pesat. Pun dengan banyaknya investasi yang masuk ke Kutim.
"Hal ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang ada. Agar bisa dibenahi bersama," ucap Pjs Bupati Kutim Jauhar Effendi tepat di HUT Kutim.
Ia seolah ingin membangunkan perkat pemerintah Kutim. Bahwa PR mereka masih banyak. Salah satunya ya, soal kemiskinan yang makin meningkat ini.
Di pidatonya itu, Jauhar memang hanya membeberkan data dari 2018 sampai 2019 saja. Yang mana jumlah penduduk miskin di Kutim tahun 2018 mencapai 33.024 jiwa. Sementara pada 2019 menjadi 35.310 jiwa. Artinya ada peningkatan sebanyak 2.286 jiwa penduduk miskin.
Sementara data 5 tahun terakhir itu. Adalah inisiatif Disway Kaltim. Yang ternyata, setelah dihitung-hitung, peningkatan angka kemiskikan 2018 ke 2019 dua kali lipat rerata tahunan.
"Kenaikannya memang hanya 0,26 persen. Tetapi total penduduk miskin yang ada mencapai 9,48 persen," bebernya.
Bicara angka sudah, kini saatnya menyoal penanganannya. Jauhar menitikberatkan. Bahwa penanganan masalah ini tidak bisa dilakukan satu instansi saja. Tapi harus lintas OPD. Ya, rasanya perangkat OPD juga tahu itu. Tapi PR tahun ini dan tahun depan adalah meningkatkan singkronisasinya.
Agar peta pembangunan dilakukan beriringan dan bersinergi. Jadi bisa terukur dan punya probabilitas keberhasilan lebih tinggi. Karena semisal Dinas Pertanian mengebut program peningkatan tanaman padi atau pisang di Kaliorang. Tapi perbaikan akses jalan tani tidak mengarah ke situ. Ya, jadi tak optimal. Itu hanya contoh.
"Ini tanggung jawab bersama. Semoga tahun depan bisa diperbaiki lagi," tuturnya.
Soal jalan tani ini kemudian benar disinggung Jauhar. Karena komoditi pertanian dan perkebunan di Kutim ini tergolong tinggi. Maka peningkatan akses haruslah jadi prioritas program pemerintah. Karena dengan akses yang buruk. Proses distribusi akan sulit. Bisa berimbas pada mahalnya ongkos angkut.
Selain itu juga, pemanfaatan Dana Desa mestinya dikawal oleh Pemkab secara optimal. Agar benar-benar bisa menyelesaikan persoalan pokok di desa-desa di Kutim.
"Bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan lainnya" sebutnya.