Rakor MUI Kaltim di PPU Bahas Kedaulatan Pangan dan Energi untuk Kebangkitan Ekonomi Umat

banner ppu baru---

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya terhadap kebangkitan ekonomi umat melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat ke-2 di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Kegiatan yang digelar selama tiga hari mulai Jumat (7/11/2025) itu mengusung tema krusial; “Penguatan Kedaulatan Pangan dan Energi sebagai Pilar Kebangkitan Ekonomi Umat di Kalimantan Timur”.

Acara ini mempertemukan 50 peserta, termasuk perwakilan komisi ekonomi dari 10 kabupaten/kota untuk merumuskan rekomendasi taktis. Dimana dalam rakor itu terbangun sinergi tiga pilar, yakni pemerintah, ulama dan umat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, Tohar, yang mewakili kepala daerah, secara resmi membuka acara. 

Baca Juga: Pemkab PPU Kordinasi Intensif dengan Pertamina, Antisipasi Kelangkaan BBM Jelang Nataru

Dalam sambutannya, ia tidak hanya menyampaikan dukungan penuh, tetapi juga menyoroti urgensi sinergi antara ulama, pemerintah dan masyarakat dalam membangun ketahanan ekonomi.

Sekda Tohar secara khusus menekankan sejumlah isu strategis yang harus menjadi fokus bersama, termasuk kedaulatan pangan nasional sebagai bagian dari stabilitas negara, kemudian upaya pengendalian inflasi daerah.

"Dimana memanfaatkan peluang ekonomi eksponensial yang ditawarkan oleh kehadiran IKN (Ibu Kota Nusantara) di wilayah Kabupaten PPU," katanya.

Baca Juga: Kampung Buah Sukaraja PPU, Bantu Ekonomi dan Penurunan Emisi Karbon

Ia menegaskan, Kaltim memiliki potensi besar untuk menjadi aktor kunci dalam menjamin ketahanan pangan di Indonesia. 

Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Amirsyah Tambunan, menuturkan tugas MUI jauh melampaui pembinaan spiritual, mencakup tanggung jawab besar untuk melindungi dan memberdayakan umat secara ekonomi.

"Perlunya kedaulatan sumber daya alam dan keadilan ekonomi agar umat Islam tidak hanya berdaya saing, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional secara inklusif," sebutnya.

Selama tiga hari, para peserta terlibat dalam rapat komisi intensif, seminar, dan pemaparan materi dari pakar nasional dan daerah. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat ekosistem ekonomi umat di Kalimantan Timur.

Rakorda ini menjadi titik balik untuk mengukuhkan peran MUI dalam mewujudkan ekonomi umat yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan, sekaligus menjadikan Kaltim sebagai pilot project provinsi yang mampu menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan nilai-nilai keumatan dan kedaulatan pangan. (*)

Sumber: