Gelar Aksi di DPRD Kukar, Aliansi Tiga Ormas Desak Ketua DPRD Mundur

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM— Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (4/5/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas sejumlah kebijakan dan polemik yang dinilai merugikan masyarakat.

Aliansi yang terdiri dari Remaong Kutai Berjaya (RKB), Kayuh Baimbai, dan Remaong Kutai Menamang (RKM) menyampaikan 8 tuntutan kepada DPRD Kukar.

Sejumlah isu yang diangkat antara lain penertiban kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, transparansi anggaran, hingga dugaan penggunaan fasilitas daerah untuk kepentingan pribadi.

BACA JUGA: Empat Bulan Tak Dibayar, Insentif Guru Honorer Kukar Segera Cair Pekan Depan

Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah desakan agar Ketua DPRD Kukar Yakni, Ahmad Yani, mundur dari jabatannya.

Ketua Umum RKB sekaligus koordinator aksi, Hebby Nurlan Arafat mengatakan, aksi ini merupakan akumulasi dari keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan pernyataan yang dinilai memicu polemik.

“Aksi damai ini berkaitan dengan sejumlah kebijakan dan pernyataan Ketua DPRD Kutai Kartanegara yang belakangan menjadi perhatian publik,” ucapnya.

Ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD, khususnya terkait fasilitasi terhadap organisasi luar daerah yang disebut belum terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar.

BACA JUGA: Sidak Pasar Tangga Arung Square, DPRD Kukar Sarankan Parkir Gratis

“Organisasi tersebut tidak terdaftar, namun tetap difasilitasi. Hal ini memicu konflik hingga berujung pada persoalan hukum bagi sejumlah pihak,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, massa turut menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Sugeng, yang sebelumnya merespons tuntutan aliansi.

Menurut Hebby pihaknya menyambut baik respons tersebut sebagai langkah awal komunikasi antara masyarakat dan legislatif.

Aliansi menyatakan akan menyampaikan pernyataan sikap secara tertulis yang dilengkapi notulensi pertemuan untuk diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Jakarta.

Sumber: