Pancasila Masih Ada atau Hanya Ornamen Kekuasaan?

Oleh : Ruben Cornelius Siagian

 

NOMORSATUKALTIM - Tragedi ekologis di Sumatera membuka jendela gelap tentang bagaimana negara bekerja, bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai mesin kekuasaan yang mempertahankan dirinya sendiri. Ratusan manusia meregang nyawa, ribuan kehilangan rumah, dan desa-desa lenyap dari peta. Namun negara menolak mengakui status bencana nasional, seolah tragedi itu hanya gangguan kecil bagi stabilitas narasi pembangunan.

Dalam situasi semacam ini, pertanyaan yang selama ini dianggap tabu muncul kembali dengan lebih lantang: Jika negara tak lagi menjalankan mandat moralnya, apa yang sebenarnya tersisa dari Pancasila?

Bagaimana mungkin sebuah negara menyebut dirinya “berketuhanan”, “berkemanusiaan”, dan “berkeadilan sosial” ketika ia bahkan enggan mengakui pekatnya duka rakyat sebagai bencana?

Negara yang Menolak Mengakui Luka Rakyatnya

Dalam teori representasi modern seperti yang dibahas dalam buku yang berjudul Representation in Crisis: The constitution, interest groups, and political parties oleh Ryden, D. K. (1996) dan karya yang ditulis oleh Salisbury, R. H. (1984) pada buku yang berjudul Interest representation: The dominance of institutions, menjelaskan bahwa negara pada titik tertentu dapat berhenti menjadi representasi rakyat dan bertransformasi menjadi regime interest-based, yaitu sebuah struktur yang bekerja terutama untuk kepentingan kelompok kecil dengan akses kekuasaan (Salisbury, 1984; Ryden, 1996).

Penolakan penetapan status bencana nasional bukan hanya keputusan administratif, melainkan penyangkalan terhadap kegagalan struktural.

Pengakuan status itu berarti membuka pintu bagi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan, jejaring perizinan dan konsesi, relasi negara terhadap korporasi, serta akumulasi kekuasaan ekonomi-politik yang mengitari elite.

Karena itu, keengganan negara bukan sekadar kelalaian, tetapi pilihan politik. Diam berarti aman. Diam berarti kepentingan tak terganggu.

Diam berarti narasi pembangunan tetap murni di mata publik. Namun diam juga berarti satu hal lagi, yaitu negara telah berhenti mendengar jeritan rakyatnya.

Ketika Ekologi Diperdagangkan, Manusia Menjadi Sampingan

Kerusakan ekologis di Sumatera bukanlah bencana alam semata, melainkan akumulasi panjang dari kebijakan ekstraktif. Studi WALHI, CIFOR, dan berbagai riset akademik menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit, tambang batubara, dan pembalakan hutan adalah penyumbang terbesar terhadap kerentanan banjir dan longsor (Abubakar, Ishak and Makmom, 2021; Lubis, Linkie and Lee, 2024).

Dalam paradigma developmentalism yang dominan sejak Orde Baru, kemajuan direduksi menjadi volume investasi, panjang jalan baru, jumlah konsesi industri, dan grafik pertumbuhan kuartalan.

Sumber: