BKS Siapkan Diversifikasi Bisnis, Hadapi Tekanan Global terhadap Batubara

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Perusahaan Daerah (Perusda) Bara Kaltim Sejahtera (BKS) kini sedang menata ulang arah bisnisnya, untuk menghadapi tekanan global terhadap pasar batubara.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) itu mulai mempersiapkan langkah diversifikasi usaha agar tidak sepenuhnya bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA).

Direktur Utama BKS, Nidya Listiyono, menegaskan bahwa gejolak harga batubara global memang berdampak pada stabilitas pendapatan perusahaan tambang di daerah, termasuk BKS sebagai salah satu entitas yang terlibat dalam industri tersebut.

"Kalau bicara dampak, tentu sangat terasa. Harga acuan batubara hari ini sangat fluktuatif. Pengusaha tambang yang belum memiliki kontrak penjualan jangka panjang harus melakukan penyesuaian strategi agar tetap bisa bertahan," ujarnya saat ditemui belum lama ini.

BACA JUGA: Kemenkeu Minta Pemda Kelola APBD Lebih Akuntabel, Purbaya: Setiap Rupiah Harus Bermanfaat untuk Rakyat

Menurut Tio sapaan akrabnya, perusahaan yang telah memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri atau domestik masih relatif aman karena harga sudah ditetapkan dalam perjanjian.

Namun bagi perusahaan yang belum memiliki kontrak, fluktuasi harga acuan batubara bisa mengganggu arus kas dan biaya operasional, apalagi di tengah naiknya ongkos logistik dan produksi.

Lebih lanjut, Tio menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ekspor batubara yang terjadi di beberapa negara besar termasuk Amerika Serikat turut memengaruhi rantai pasok dan mekanisme harga di pasar internasional.

Kondisi ini membuat perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan harus lebih berhati-hati dalam merencanakan volume produksi dan strategi penjualan.

BACA JUGA: Investasi Besar pada Proyek Pembangunan IKN, HIPPI: Masih Sedikit Pengusaha Daerah Terlibat

"Kita lihat sendiri, harga batubara sangat bergantung pada situasi global. Ketika negara-negara besar mengetatkan kebijakan ekspor, otomatis terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar dunia. Dampaknya langsung terasa hingga ke daerah," jelasnya.

Selain faktor kebijakan global, kondisi cuaca dan infrastruktur juga menjadi faktor penghambat yang tidak kalah penting. Cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi di kawasan tambang menyebabkan gangguan produksi dan keterlambatan pengiriman.

"Produksi batubara bisa tertunda karena akses jalan dan logistik terhambat. Itu berpengaruh pada pendapatan perusahaan," tambahnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Kaltim mendorong seluruh BUMD untuk mulai mengurangi ketergantungan pada pendapatan sektor sumber daya alam, khususnya batubara.

Sumber: