DPRD Kaltim Akui Tak Dilibatkan dalam Pergantian Dirut Bankaltimtara

BACA JUGA: Pemkab Kutai Barat Dorong Penguatan Peran Bankaltimtara untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Hamas juga menyoroti kondisi internal Bankaltimtara yang saat ini masih menghadapi kekosongan sejumlah posisi strategis. Beberapa jabatan penting seperti direktur kredit dan direktur operasional disebut belum terisi pejabat definitif dan masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Selain itu, posisi komisaris juga masih bersifat sementara.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan proses pembenahan manajemen di tubuh bank masih berlangsung. Ia menilai langkah perbaikan memang diperlukan agar kinerja bank dapat lebih optimal ke depan.

"Sekarang ini masih banyak posisi kosong. Itu masih dalam proses, ada tim yang dibentuk pemerintah dan juga melibatkan pihak independen," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses seleksi direksi dilakukan oleh tim yang melibatkan berbagai pihak, termasuk otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

BACA JUGA: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Siapkan Tambahan Dana Rp100 Triliun untuk Suntik Bank Himbara

Tim tersebut bertugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat, termasuk memastikan mereka memenuhi syarat, seperti sertifikasi manajemen risiko dan pengalaman di bidang perbankan. 

Oleh karena proses itu berada di bawah kewenangan tim independen dan pemegang saham, DPRD tidak masuk dalam struktur maupun tahapan seleksi tersebut.

"Memang ada tim penguji, ada syarat-syarat juga seperti sertifikasi manajemen risiko dan sebagainya. Kita tidak ikut karena memang sudah ada mekanismenya," ucap Hamas.

Terkait alasan pergantian direksi yang dinilai terjadi di tengah masa jabatan, Hamas mengaku tidak mengetahui secara pasti latar belakang keputusan tersebut. Ia menduga proses pergantian sudah direncanakan sejak lama, hanya saja baru direalisasikan dalam waktu dekat.

BACA JUGA: TKD Menurun, Bupati Ardiansyah Minta Bank Daerah Bantu Perkuat Perekonomian Lokal

"Kalau dibilang tiba-tiba, mungkin prosesnya sudah lama, tapi baru sekarang dilakukan," sebutnya.

Ia juga tidak menampik kemungkinan pergantian tersebut berkaitan dengan persoalan internal, termasuk dugaan kasus kredit bermasalah yang sempat mencuat di wilayah Kalimantan Utara. Kasus tersebut bahkan disebut berdampak pada tindakan tegas terhadap sejumlah pegawai bank.

"Mungkin salah satu faktor. Ada juga informasi 14 karyawan diberhentikan, termasuk pejabat cabang. Tapi kita belum tahu pasti karena belum ada putusan final," ujarnya.

Namun demikian, Hamas menegaskan DPRD tidak memiliki informasi rinci terkait perkembangan kasus tersebut. Ia menyebut persoalan itu menjadi ranah aparat penegak hukum dan pihak internal bank.

Sumber: