2026 Gelap: APBD Terpangkas, Pemda Mulai Putar Otak Cari Duit

Namun, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris berasumsi, APBD Bontang 2026 diprediksi masih berada di angka Rp 2,1 triliun. Walau angka ini turun signifikan dari APBD Bontang 2025, yakni sebesar Rp 3,1 triliun.

Proyeksi itu muncul setelah kepala daerah menerima salinan dokumen total dana transfer dari pusat sebesar Rp 912 miliar. Dana itu bersumber dari 3 pos berbeda. Mulai dari Dana Transfer Umum (DTU), Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik serta DAK Fisik.

DTU merupakan akumulasi dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Rincian masing-masing sebesar Rp 321 miliar dan Rp 590 miliar. Total keduanya sejumlah Rp 833 miliar. Lalu, DAK non fisik sebesar Rp 75,6 miliar sedangkan DAK fisik Rp 6,5 miliar.

Namun, sejumlah pos pendapatan belum tertuang. Seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA). Diharapkan tambahan pendapatan dari pos tersebut bakal menambal APBD 2026 nanti.

“Untuk APBD  Bontang 2026, saya dan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni telah berhitung. Diprediksi masih berada di angka Rp 2,1 triliun. Semoga angka ini bisa terus bergerak naik,” kata Agus Haris.

Ia pun sudah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menetapkan belanja prioritas. Tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.

“Kan kalau di R-APBD 2026 kami, bahas asumsi masih Rp2,8 triliun. Jadi ini akan menyesuaikan dengan nilai yang baru,” terangnya.

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan cara memaksimalkan aset pemkot Bontang yang dimiliki.

Termasuk lebih aktif menarik investor untuk berinvestasi di Kota Taman. Sehingga, kemandirian fiskal dapat terwujud.

Di sisi lain, politisi Gerindra ini meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih teliti dan efisien dalam menyusun program kerja. Termasuk penggunaan anggaran.

Baginya, penurunan APBD 2026 tidak boleh menjadi alasan untuk menurunnya kinerja pelayanan publik. Seluruh kepala OPD di harus tetap fokus dalam pencapaian target pembangunan daerah. Salah satunya dengan inovasi, terobosan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

“Kita harus lebih kreatif dalam mencari solusi. Efisiensi bukan berarti mengurangi kinerja. Tapi bagaimana dengan anggaran terbatas kita tetap bisa mencapai hasil maksimal,” pungkasnya.(MICHAEL/RAHMAT/CHANDRA/SAHRUL/ARI/AZWINI)

Sumber: