2026 Gelap: APBD Terpangkas, Pemda Mulai Putar Otak Cari Duit

“Targetnya jelas, PAD harus kembali di atas Rp1 triliun. Sekarang masih di bawah Rp500 miliar, jadi kita harus bekerja keras,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aulia memaparkan dua strategi utama yang akan dijalankan pemerintah daerah.

Pertama, menarik lebih banyak kunjungan dari luar daerah agar masyarakat membelanjakan uangnya di Kukar. Kedua, memperluas pasar produk lokal hingga menembus pasar nasional dan internasional.

“Jadi rumusnya dua saja. Orang datang belanja di Kukar, dan produk kita dijual ke luar daerah. Itu yang akan memperkuat ekonomi lokal,” jelasnya.

Selain memperluas sektor produktif, Pemkab Kukar juga akan menertibkan penggunaan delivery order (DO) bahan bakar minyak (BBM) yang masih banyak digunakan oleh perusahaan di luar Kukar.

Langkah ini dinilai dapat meningkatkan penerimaan dari dana bagi hasil kendaraan bermotor.

“Semua perusahaan di Kukar kita dorong pakai kendaraan berpelat Kukar. Nilai DBH-nya besar dan harus kita maksimalkan,” katanya.

Aulia juga menyinggung soal pemangkasan dana transfer dari pusat yang kini menjadi perhatian serius di seluruh Kalimantan Timur. Ia mengungkapkan bahwa DBH untuk Kukar turun drastis, dari estimasi Rp5,7 triliun menjadi hanya Rp1,5 triliun.

“Seluruh Kaltim mengalami hal sama. Dana transfer kita dipotong 75 persen,” ungkapnya.

Kondisi tersebut membuat Pemkab mengambil langkah efisiensi dengan menahan sejumlah kegiatan yang belum berjalan, serta mengurangi anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

“Kegiatan yang belum berjalan kita hold dulu. Kita evaluasi lagi efektivitasnya,” ujarnya.

Meski demikian, Aulia memastikan kebijakan efisiensi ini bersifat sementara. Pada tahun anggaran 2026, Pemkab akan melakukan reformasi anggaran agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Total penerimaan 2026 sebesar Rp7,5 triliun, dengan PAD baru Rp737 miliar. Karena itu, strategi peningkatan PAD harus segera dijalankan,” ujarnya.

Pemangkasan dana transfer juga sempat membuat pemerintah kota (Pemkot) Bontang pusing. Karena pemotongannya mencapai 80 persen.

Padahal, sektor itu paling berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD Kota Bontang 2026.

Sumber: