Bankaltimtara

Hadapi Berkurangnya Bankeu, Pemkab Berau Optimalkan PAD dan Sesuaikan Program Agar Pembangunan Berjalan

Hadapi Berkurangnya Bankeu, Pemkab Berau Optimalkan PAD dan Sesuaikan Program Agar Pembangunan Berjalan

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said-Azwini/Disway Kaltim-


Banner Prokopim Pemkab Berau 2025--

BERAU, NOMORSATUKALTIM Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipatif menyusul berkurangnya alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah melakukan efisiensi belanja daerah dan menyesuaikan program pembangunan agar tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan Bankeu selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau.

Dana yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur tersebut rata-rata mencapai sekitar Rp300 miliar setiap tahun dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek fisik.

BACA JUGA:Di Tengah Penurunan ADK, BUMK Berau Didorong Kelola Aset Kampung untuk Tambah Pendapatan

"Bankeu itu memang dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pembagiannya berdasarkan aturan yang jelas dan selama ini sangat membantu Kabupaten Berau. Rata-rata yang kami terima sekitar Rp300 miliar setiap tahun," ujarnya, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, alokasi Bankeu selama ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari peningkatan dan perbaikan jalan, pembangunan jembatan, hingga pembukaan akses jalan baru yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Muhammad Said menegaskan Pemkab Berau telah menyiapkan langkah penyesuaian apabila besaran Bankeu yang diterima pada tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami tentu akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jika Bankeu berkurang, maka langkah yang dilakukan adalah efisiensi belanja sehingga program-program prioritas tetap bisa berjalan," katanya.

Ia menjelaskan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan terus dilakukan. Namun, peningkatan PAD tidak dapat dilakukan secara instan karena target penerimaan daerah harus disusun secara realistis berdasarkan potensi yang dimiliki.

BACA JUGA:Ringankan Beban Orang Tua, Disdik Berau Siapkan Rp16 Miliar untuk Seragam Gratis 11.717 Siswa Baru

"Kewenangan untuk memaksimalkan PAD memang sudah jelas, tetapi targetnya harus realistis dan terukur. Tidak bisa tiba-tiba dinaikkan terlalu besar. Karena itu penyesuaian belanja menjadi langkah yang paling memungkinkan dilakukan saat ini," jelasnya.

Muhammad Said mengakui berkurangnya Bankeu akan berdampak pada ruang fiskal daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait