Dana Transfer Pusat Kian Seret, Wagub Kaltim: Ada Daerah Hanya Terima Rp5 Miliar
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menjawab pertanyaan wartawan usai Pelantikan Pejabat Pengawas Fungsional di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (29/9/2025).-(Disway Kaltim/ Mayang)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Seno Aji, melontarkan kritik tajam soal wacana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Meski Kaltim menyumbang penerimaan negara terbesar lewat batu bara dan migas, daerah ini justru hanya menerima TKD yang "tidak signifikan", bahkan ada kabupaten yang hanya mendapat Rp5 miliar.
Menurut Seno, isu pemangkasan transfer dana kini menjadi perbincangan serius hampir di semua kepala daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota.
"Pencairannya tidak signifikan. Ada daerah yang hanya menerima Rp5 miliar, ada yang Rp10 miliar. Ini jelas tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan," ujar Seno Aji ditemui usai Pelantikan Pejabat Pengawas Fungsional di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (29/9/2025).
BACA JUGA: Ketua DPRD Paser Khawatir Pemangkasan TKD 2026, Dorong Strategi Penguatan PAD
Kaltim, lanjut Seno, memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia, termasuk batu bara dan migas. Kontribusi tersebut tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim yang sebagian besar disetor ke pemerintah pusat.
"PDRB kita ini setornya ke pusat, dan itu besar sekali. Maka wajar kalau kita juga menuntut adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk kembali ke daerah," tegasnya.
Karena itu, ia menilai penting adanya diskusi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari formula baru yang lebih adil bagi daerah penghasil.
"Kita perlu suarakan lebih kencang lagi supaya 10 kabupaten/kota dan satu provinsi ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah," tambah Seno.
BACA JUGA: TKD Dipangkas: Fokus Program Pro Rakyat, Ambil Peluang Pembangunan Melalui APBN
Seno mengungkapkan, Pemprov Kaltim sebenarnya sudah berupaya mengajukan pertemuan dengan pihak Kemenkeu. Namun belum terwujud.
"Kemarin kita sudah minta waktu, tapi Pak Purbaya mungkin masih sangat sibuk dengan peningkatan kinerja keuangan di bank tanah air. Jadi pertemuan masih tertunda, mungkin minggu depan atau dua minggu ke depan baru bisa terealisasi," kata Seno.
Ia menegaskan, komunikasi dengan pusat tetap berjalan. Namun, daerah berharap segera ada kebijakan konkret yang mampu menjawab persoalan fiskal di tingkat daerah.
Ancaman Pemangkasan Lebih Besar Tahun Depan
Seno juga menyampaikan kekhawatiran bahwa tahun depan kondisi bisa lebih berat. Berdasarkan perhitungan Pemprov, dana transfer yang dikirim pusat diperkirakan berada di bawah 25 persen dari kebutuhan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
