Jamin Status PPPK Aman, Andi Harun Siap Korbankan Janji-Janji Kampanyenya

Sementara pengeluaran yang dinilai belum mendesak akan ditunda untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah. 

Salah satu langkah konkret yang telah diterapkan adalah pemangkasan biaya makan dan minum di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga lebih dari 90 persen. 

BACA JUGA:Ketua TWAP Beberkan Anggaran Rp15 Miliar untuk Proyek Banjir Kawasan Sempaja

Hal ini tentu berdampak langsung pada perubahan kebiasaan dalam kegiatan rapat pemerintahan. 

“Itu sekarang kita pangkas mungkin sampai 90 persen. Sekarang kalau di balai kota itu lagi rapat enggak ada sama sekali snack, kecuali ada undangan dari luar, misalnya tamu dari mana. Tapi kalau rapat-rapat internal, sama sekali satu kotak snack pun tidak ada,” ungkapnya. 

Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga mengalami pemotongan signifikan yang kini hanya berkisar dua hingga tiga persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan terfokus pada kebutuhan yang benar-benar penting. 

Pada tahun 2026, total anggaran perjalanan dinas di luar DPRD hanya mencapai sekitar Rp7 miliar, dengan seluruh kegiatan dipusatkan di Balaikota, serta setiap undangan luar daerah harus melalui persetujuan wali kota secara selektif. 

BACA JUGA:Tarif Air Bersih Samarinda Direncanakan Naik Bertahap di 2026

Langkah efisiensi juga menyasar biaya operasional harian seperti penggunaan listrik, air, serta alat tulis kantor (ATK). 

Yang kini didorong untuk diminimalkan melalui optimalisasi sistem digital dalam tata kelola pemerintahan. 

Kebijakan pengendalian belanja pegawai ini juga merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sumber: