Komisi II DPRD Samarinda Singgung Program Pro Bebaya Pemkot, Layak Dilanjutkan, Tapi..........

BACA JUGA:Tanggapi Keluhan Air PDAM yang Keruh, Begini Respons Wali Kota Andi Harun

Kedua, pergeseran orientasi dari belanja ke dampak. Menurut Iswandi, setiap dana yang dibelanjakan harus memiliki ukuran manfaat yang jelas.

“Kalau sudah dibelanjakan, harus terukur dampaknya. Misalnya, berapa anak sekolah yang terbantu dan dibiayai,” katanya.

Ketiga, penguatan kapasitas dan kompetensi RT. Ia menyoroti masih banyak RT dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang belum memiliki visi pembangunan yang jelas. Alhasil penggunaan dana katanya terkesan 'suka-suka'.

Keempat, integrasi Probebaya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BACA JUGA:Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru, Peradi Soroti Peran Advokat

Menurutnya, program ini harus memiliki peta jalan atau roadmap yang jelas agar selaras dengan arah pembangunan kota.

Kelima, perbaikan sistem pengawasan. Iswandi menilai pengawasan pelaksanaan Probebaya masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

Keenam, fokus pada pengurangan ketimpangan antarwilayah. Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk membuat klaster kebutuhan berbasis kelurahan.

“Misalnya Kelurahan Sempaja ini kebutuhannya apa. Jadi pembiayaannya bisa tematik, lebih terarah, dan capaiannya kelihatan,” kata Iswandi.

Ia juga menekankan bahwa Probebaya seharusnya bertransformasi setiap tahun sejak pertama kali diluncurkan pada 2021.

“Probebaya layak dilanjutkan, tetapi harus diperbaiki secara sistem agar benar-benar menjadi instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: