Dana Tambahan Pilkada Balikpapan Cair Rp 1,7 Miliar

Balikpapan, DiswayKaltim.com - Dalam paparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan DKPP RI 11 Juni lalu, Balikpapan jadi salah satu daerah yang membutuhkan tambahan anggaran pilkada dari APBN.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi membenarkan hal itu. Diakuinya, kemampuan APBD saat ini sudah tak mampu mengcover kebutuhan tambahan anggaran untuk pilkada. Dalam hal ini, untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).

"Iya, kita ajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rp 14,5 miliar. Itu untuk seluruhnya, tambahan dana untuk penyelenggara dan keamanan. APBD tidak mampu mengcover, sehingga diajukan ke APBN," katanya kepada Disway Kaltim, Minggu (28/6).

Dari informasi yang diterima, dana Rp 14,5 miliar yang diajukan ke pusat, melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemkot Balikpapan, Rp 1 miliar di antaranya untuk keamanan. Sisanya, untuk KPU Balikpapan.

Dari Rp 14,5 miliar itu, baru Rp 1,7 miliar yang dicairkan Kemendagri. Sisanya, belum ada kejelasan kapan akan dicairkan lagi. "Sampai sekarang, belum dapat kepastian kapan cairnya," tambah Rizal.

Saat dikonfirmasi, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha membenarkan adanya pencairan dana tambahan sebesar Rp 1,7 miliar tersebut.

"Kita ajukan tambahan Rp 13,5 miliar. Pengajuan ke pusat, melalui TAPD. Anggaran itu, untuk pengadaan APD. Kemudian penyelenggara pemilu juga kan dirapid test. Saat ini, sudah cair Rp 1,7 miliar. Masuknya langsung ke KPU Balikpapan," katanya.

Sementara untuk anggaran pengamanan Rp 1 miliar dipastikan belum dicairkan. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi mengonfirmasi hal itu. "Belum ada," katanya melalui pesan WhatsApp, Minggu (28/6).

Untuk diketahui, dalam paparan Mendagri Tito Karnavian saat rapat kerja tentang tambahan anggaran pilkada di masa pandemi, terdapat 4 klasifikasi daerah yang melaksanakan pilkada.

Pertama, daerah yang tidak membutuhkan tambahan anggaran baik dari APBD dan APBN. Kedua, daerah yang hanya membutuhkan tambahan anggaran pilkada dari APBD. Tiga, daerah yang membutuhkan anggaran pilkada dari APBN. Dan keempat, daerah yang membutuhkan tambahan anggaran dari keduanya, APBD dan APBN.

Balikpapan, tergolong ke klasifikasi ketiga. Membutuhkan tambahan dari APBN.  "Ada yang tak butuh tambahan dari APBD dan APBN. Karena anggaran yang dibutuhkan sudah tercover dari rasionalisasi anggaran yang tercantum dalam NPHD. Ada yang sudah bisa tercover lewat APBD. Ada yang mengajukan ke APBN, karena APBD sudah tidak sanggup mengcover. Ada yang butuh tambahan dari APBD dan APBN," kata Tito. (sah/eny)

Sumber: